[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba3ce2f8-fda9-47df-9a20-22f8d32021fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","2006-11-16","effective_date","2006-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006, NOMOR. 4 SERI B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. \n UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 17 Tahun 1997; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 82 Tahun 1999; PP Nomor 65 tahun 2001; PP Nomor 58 tahun 2005. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2006. \n 59 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau tentang Pajak - Pajak Provinsi yang diberlakukan secara mutatis mutandis di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:\n\n - **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):** Pengenaan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan alat-alat berat yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dengan tarif berbeda untuk kendaraan bukan umum, umum, dan alat-alat berat. Dasar pengenaan PKB dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.\n - **Pajak Kendaraan di Atas Air (PK-A2):** Pengenaan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air yang terdaftar dan/atau beroperasi di daerah, dengan tarif 1,5%. Dasar pengenaan PK-A2 adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.\n - **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):** Pengenaan pajak atas penyerahan kendaraan bermotor, dengan tarif berbeda untuk penyerahan pertama, kedua dan selanjutnya, serta karena warisan. Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.\n - **Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KA2):** Pengenaan pajak atas penyerahan kendaraan di atas air, dengan tarif bervariasi untuk penyerahan pertama, kedua dan selanjutnya, serta karena warisan. Dasar pengenaan BBN-KA2 adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.\n - **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB):** Pengenaan pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor (bensin, solar, dan bahan bakar gas), dengan tarif 5%. Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.\n - **Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan:** Pengenaan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dengan tarif berbeda untuk air bawah tanah (20%) dan air permukaan (10%). Dasar pengenaan adalah Nilai Perolehan Air.","transitional_provisions","1. Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.\n2. Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlaku Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan baru Peraturan Daerah ini.","sanctions","Wajib Pajak yang karena kealpaannya dan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau dengan denda maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF RIAU ISLANDS PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF RIAU ISLANDS PROVINCE
NUMBER 4 OF 2006
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS,

Considering:

that to implement the provisions of Article 4 paragraph (1), Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution as amended by Law Number 34 of 2000, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Taxes;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3259);
Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Taxation Procedures as lastly amended by Law Number 16 of 2000 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 126, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3984);
Law Number 17 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba3ce2f8-fda9-47df-9a20-22f8d32021fc","actionData","errors"]