Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, melalui penggunaan teknologi informasi berupa telemedicine. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, yang meliputi teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, dan telekonsultasi klinis. Fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat dibagi menjadi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi, dengan masing-masing memiliki tugas dan kewajiban tertentu. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, dan aplikasi yang harus dipenuhi oleh fasilitas yang menyelenggarakan telemedicine. Selain itu, peraturan ini mengatur hak dan kewajiban kedua jenis fasilitas dalam pelaksanaan telemedicine, termasuk pengaturan biaya dan pendanaan yang dapat dibantu oleh pemerintah pusat dan daerah.