[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba0df277-e1ea-4e9c-856e-9516e516aa96","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025","number","79","year","2025","published_date","2025-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Kerja Pemerintah - pemutakhiran
2025
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 79, LN 2025 (113) : 4 hlm.; https://jdih.bappenas.go.id/
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 17 Tahun 2017; Perpres No. 109 Tahun 2024; dan Perpres No. 12 Tahun 2025. \n Perpres ini mengatur mengenai pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2025. \n Lampiran: 2 berkas \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk memutakhirkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Pemutakhiran ini mencakup narasi dan matriks pembangunan yang memuat sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program, kegiatan, dan proyek prioritas beserta indikator, target, dan alokasi pendanaannya. Dokumen ini digunakan oleh menteri perencanaan pembangunan nasional, menteri/kepala lembaga, dan pemerintah daerah sebagai instrumen pengendalian dan pedoman pelaksanaan rencana pembangunan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 79 OF 2025
on
THE UPDATING OF THE 2025 GOVERNMENT WORK PLAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 21 paragraph (2) of Government Regulation Number 17 of 2017 on the Synchronization of National Development Planning and Budgeting Processes, the Government has stipulated Regulation of the THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Number 109 of 2024 on the 2025 Government Work Plan;
that based on the provisions of Article 30 of Government Regulation Number 17 of 2017 on the Synchronization of National Development Planning and Budgeting Processes, it is necessary to update the 2025 Government Work Plan based on Law Number 62 of 2024 on the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2025;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba0df277-e1ea-4e9c-856e-9516e516aa96","actionData","errors"]