[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9fbe6aa-9968-4da2-af8a-b39cfad026ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika","short_title","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016","number","17","year","2016","published_date","2017-01-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","00d57d96-b3b2-4b8c-8f36-c9b9d57941fc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional","short_name","Perka BNN","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional NO. 17, BN 2017 (219) : 22 hlm.; https://jdih.bnn.go.id
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional TENTANG Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur tentang tata cara peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menugaskan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Peraturan sebelumnya (Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2015) dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi operasional di lapangan. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan pedoman bagi BNN, BNNP, dan BNNK/Kota dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketentuan Substansial:

Lembaga yang Memperoleh Peningkatan Kemampuan: Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat dapat memperoleh peningkatan kemampuan.
Ruang Lingkup Rehabilitasi: Rehabilitasi meliputi layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pascarehabilitasi, yang dapat dilakukan secara rawat jalan atau rawat inap berdasarkan hasil asesmen.
Persiapan Peningkatan Kemampuan: Persiapan meliputi pemetaan lembaga rehabilitasi, penandatanganan perjanjian kerjasama, dan penerbitan keputusan oleh Kepala BNN.
Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan: Pelaksanaan peningkatan kemampuan oleh BNN meliputi penguatan, dorongan, dan fasilitasi lembaga.
Pelaporan: Lembaga rehabilitasi wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada pemberi dukungan layanan.
Monitoring dan Evaluasi: BNN, BNN Provinsi, dan BNNK/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi.
Pembiayaan: Pembiayaan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bnn-no-4-tahun-2015","bc027ceb-b186-459a-ac7c-763debba5e0d","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Peraturan BNN No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/291507/peraturan-bnn-no-6-tahun-2022","2d48560b-9b6a-445f-a80c-22ed0331192b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
NUMBER 17 OF 2016
CONCERNING
PROCEDURES FOR INCREASING THE CAPACITY
OF MEDICAL REHABILITATION INSTITUTIONS AND SOCIAL REHABILITATION INSTITUTIONS
FOR ADDICTS AND VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on Article 70 letter d of the Law
Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the National
Narcotics Board has the task of increasing the
capacity of medical rehabilitation institutions and
social rehabilitation of narcotics addicts, both
organized by the government and the community;
that the Regulation of the Head of the National Narcotics Board
Number 4 of 2015 concerning Procedures for Increasing the
Capacity of Medical Rehabilitation Institutions and/or
Social Rehabilitation organized by the
Government/Regional Government and the Community
is no longer in accordance with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9fbe6aa-9968-4da2-af8a-b39cfad026ed","actionData","errors"]