[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9f8d4f6-1be7-46a4-bdd2-404a08ca620e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBAR DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 169
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6\r\nTahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah\r\ndan Bangunan dipandang perlu dilakukan\r\npenyempumaan kembali guna membiayai pelaksanaan\r\npemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan\r\nkepada Masyarakat dan Kemandirian Daerah ;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf\r\nb, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Konawe. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\nTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara Bersih dan Be bas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu\r\nLintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5059);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang\r\nAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1993 Nomor 59, Tambahan Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang\r\nPrasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3529);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang\r\nKendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3530);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi\r\nKabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 103);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4578);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang\r\nJenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan\r\nPenetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5179);\r\n17. Peraturan Daerah Ka bu paten Konawe Nomor 10 Tahun\r\n2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten\r\nKonawe Dalam Pembangian Urusan Pemerintahan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007\r\nNomor 44);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun\r\n2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja\r\nDinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46);\r\n19. Peraturan daerah kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun\r\n2011 Ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan\r\nBangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe\r\nTahun 2011 Nomor 92);\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nSebagaimana telah di Ubah Terakhir dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah;\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007\r\nTentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan\r\nKepala Daerah;\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); \n PERATURAN DAERAH KONAWE TENTANG PERUBAHAN\r\nATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE\r\nNOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK\r\nATAS TANAH DAN BANGUNAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016. \n 4 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 92)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Konawe ini mengubah ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Perubahan tersebut berkaitan dengan tarif pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Konawe No. 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16257/perda-kab-konawe-no-6-tahun-2011","9ce29916-8591-423f-8cc0-61b3f2e387e3","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 6 OF 2011 CONCERNING DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS
TO LAND AND BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Regional Regulation of Konawe Regency Number 6 of 2011 concerning Duty on Acquisition of Rights to Land and Building is deemed necessary to be re-improved in order to finance the implementation of regional government in improving services to the Community and Regional Independence;
that based on the considerations in letters a, letter b, letter c, and letter d, it is necessary to stipulate in the Regional Regulation of Konawe Regency.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Southeast Sulawesi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9f8d4f6-1be7-46a4-bdd2-404a08ca620e","actionData","errors"]