[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9ee3ccd-7069-42d0-bfce-160d39bea9b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Pemekaran,Penghapusan Dan Penggabungan Kecamatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2005","number","3","year","2005","published_date","2005-07-09","effective_date","2005-07-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pembentukan, Pemekaran,Penghapusan Dan Penggabungan Kecamatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kecamatan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2005/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Pemekaran,Penghapusan Dan Penggabungan Kecamatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 126 ayat (1)\r\nUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah\r\nDaerah, dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan,\r\nPemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan. \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\n TUJUAN;\r\nBAB III\r\nPEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN\r\nDAN PENGGABUNGAN KECAMATAN;\r\nBAB IV\r\nPROSEDUR PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN\r\nDAN PENGGABUNGAN KECAMATAN;\r\nBAB V\r\nKEWENANGAN KECAMATAN;\r\nBAB VI\r\nPEMBIAYAAN;\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2005. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2005 ini mengatur tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan kecamatan di wilayah Kabupaten Sukamara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan demokrasi dan pembangunan ekonomi, pengelolaan potensi wilayah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang harmonis antara daerah kabupaten dan kecamatan. Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan kecamatan harus mempertimbangkan kemampuan daerah dan persyaratan yang telah ditetapkan, seperti jumlah penduduk minimal 5.000 jiwa, luas wilayah minimal 12.5 KM2, dan jumlah desa/kelurahan minimal 4. Proses pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan kecamatan melibatkan kemauan politik pemerintah daerah dan masyarakat, didukung oleh penelitian awal, dan memerlukan persetujuan dari DPRD. Kewenangan kecamatan mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah. Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baru dibentuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 03 OF 2005
CONCERNING
ESTABLISHMENT, REGIONAL EXPANSION, DELETION AND
MERGER OF SUB-DISTRICTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGIONAL HEAD OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of article 126 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, it is deemed necessary to regulate the Establishment, Regional Expansion, Deletion and Merger of Sub-districts;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Establishment, Regional Expansion, Deletion and Merger of Sub-districts.

In View of:

Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2002 concerning the Establishment of Katingan Regency, Seruyan Regency, Sukamara Regency, Lamandau Regency, Gunung Mas Regency, Pulang

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9ee3ccd-7069-42d0-bfce-160d39bea9b1","actionData","errors"]