[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9c880d0-5025-4969-a16e-e3df8de2bd5f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":88,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulungan","place_of_enactment","Tanjung Selor","theme","Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN – PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN – MASYARAKAT HUKUM ADAT
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.12, TLD/NO.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	\n \n Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat. Sesuai dengan aspirasi masyarakat hukum adat yang berkembang di Kabupaten Bulungan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat hukum adat dalam rangka mempertegas keberadaan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Pengakuan dan Perlindungan MHA. Bab 3: Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat. Bab 4: Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Bab 5: Tugas dan Wewenang. Bab 6: Lembaga Adat. Bab 7: Panitia Masyarakat Hukum Adat. Bab 8: Penyelesaian Sengketa. Bab 9: Pendanaan. Bab 10: Peran Serta Masyarakat. Bab 11: Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n Tidak ada \n Perlindungan Masyarakat Hukum Adat \n 14 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Bulungan. Latar belakangnya adalah perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap MHA beserta hak tradisionalnya, yang selama ini belum optimal dilindungi. Tujuannya adalah memberikan jaminan hukum, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak MHA agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan MHA: Proses ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Camat dan Panitia MHAKB, yang melibatkan identifikasi sejarah, pemetaan wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan adat, dan sistem pemerintahan adat.
Hak dan Kewajiban MHA: MHA memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat, sumber daya alam, pembangunan, spiritualitas, kebudayaan, lingkungan hidup, serta menjalankan hukum dan peradilan adat. Kewajiban MHA meliputi partisipasi dalam pembangunan, melestarikan nilai budaya, toleransi, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan menjaga keamanan daerah.
Pemberdayaan MHA: Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pemberdayaan MHA secara terencana dan terpadu, meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah bertugas mengembangkan program pemberdayaan MHA, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi program pembangunan, dan melakukan pembinaan kepada MHA. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan keberadaan MHA, kebijakan pemberdayaan, perlindungan terhadap karya seni dan budaya, serta kebijakan sosialisasi dan pembinaan.
Lembaga Adat: Lembaga Adat dibentuk untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA beserta kearifan lokalnya, dengan fungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA sesuai dengan hukum adat.
Panitia MHA: Panitia MHA dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA.
Penyelesaian Sengketa: Sengketa MHA dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat atau musyawarah, dan jika tidak tercapai, dapat diselesaikan melalui peradilan umum.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BULUNGAN
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BULUNGAN REGENCY
NUMBER 12 OF 2016
CONCERNING
ORGANIZATION OF RECOGNITION AND PROTECTION OF
INDIGENOUS COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BULUNGAN,

Considering:

that the recognition and respect for indigenous communities along with their traditional rights is a matter that must be carried out in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that indigenous communities in Bulungan Regency have not been optimally recognized and protected in carrying out communal management rights, both rights to land, territory, culture, and natural resources obtained through inheritance, as well as those obtained through other mechanisms that are legally valid according to customary law;
that in accordance with the aspirations of indigenous communities that are developing in Bulungan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9c880d0-5025-4969-a16e-e3df8de2bd5f","actionData","errors"]