[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9c6a72b-be60-4519-8137-438ed7d4a586","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-03-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata ruang wilayah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan/atau dunia usaha;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039. \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;\r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahur 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;\r\nPeratuian Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;\r\nPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;\r\nPeraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;\r\nPeraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035. \n a. ruang lingkup;\r\nb. tujuan, kebijakan dan strategi;\r\nc. rencana struktur ruang wilayah;\r\nd. rencana pola ruang wilayah;\r\ne. penetapan kawasan strategis kabupaten;\r\nf. arahan pemanfaatan ruang wilayah;\r\ng. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;\r\nh. peran serta masyarakat;\r\ni. kelembagaan;\r\nj. ketentuan penyidikan;\r\nk. ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019. \n 88 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 menetapkan kerangka penataan ruang wilayah kabupaten untuk 20 tahun ke depan. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis.\n\nKebijakan penataan ruang meliputi pemerataan pertumbuhan ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, peningkatan infrastruktur sistem jaringan prasarana fisik, pengembangan sektor unggulan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan, serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi yang digunakan mencakup pembentukan pola ruang dan struktur ruang yang menunjang penyebaran ekonomi, pengembangan kualitas sarana dan prasarana perkotaan, optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya, mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, juga dilakukan pembangunan Kawasan Industri Pusat Perfilman Asia Tenggara dan pengembangan kawasan industri di beberapa kecamatan.\n\nRencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi rencana sistem perkotaan (PKL, PPK, PPL) dan rencana sistem jaringan prasarana (transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, persampahan, air limbah, dan drainase). Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\n b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun.\n4. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n5. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.\n6. Pemberian izin pemanfaatan ruang terhadap luas wilayah yang muncul sebagai selisih antara perbedaan luas wilayah administrasi dan luas wilayah fungsi berdasarkan usulan perencanaan pemanfaatan ruang, sedangkan kepastian hukum terhadap pemberian izin diantara batas batas administrasi dan batas fungsional diberikan setelah adanya kepastian terhadap penegasan tata batas administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n7. Bilamana dikemudian hari, rencana tata ruang wilayah yang telah diusulkan dalam bentuk outline dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruangnya mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa harus menunggu perubahan PERDA.\n8. Terhadap rencana pembangunan fasilitas umum dan kegiatan yang bersifat non komersial di dalam kawasan hutan yang telah di tetapkan dalam outline dengan luasan maksimal 5 hektar, permohonan pinjam pakai di ajukan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, izin pemanfaatan ruang, persyaratan izin, atau menghalangi akses terhadap kawasan milik umum dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KATINGAN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2019

ABOUT

SPATIAL PLAN OF KATINGAN REGENCY
YEAR 2019 - 2039

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the integration of development between sectors, regions and communities, it is necessary to have a Regional Spatial Plan as a direction for the location of development investments carried out by the Regency Government, communities and/or the business world;
that to implement the provisions of Article 26 paragraph (7) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, it is stated that the Regional Spatial Plan of the Regency is stipulated by a Regency Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Spatial Plan of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9c6a72b-be60-4519-8137-438ed7d4a586","actionData","errors"]