[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9c23d1d-16f6-4f12-aeef-fb9e01173d10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003","number","5","year","2003","published_date","2003-06-30","effective_date","2003-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Irigasi
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2003/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka perlu mengatur kebijakan pengelolaan Irigasi di Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Irigasi; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001; Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Irigasi yang meliputi Asas, Tujuan dan Fungsi Irigasi, Ruang Lingkup Pengaturan Irigasi, Daerah Irigasi, Wewenang Tanggung Jawab Pengelolaan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi, kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Pemberdayaan P3A Dharma Tirta, Inventarisasi Daerah Irigasi, Penyediaan Air Irigasi, Pembagian dan Pemberian Air Irigasi, Penggunaan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan, Pembiayaan, Pengamanan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Pelengkapnya, Keberlanjutan Sistem Irigasi, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2003. \n 42 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003 tentang Irigasi bertujuan untuk mengatur pengelolaan irigasi di Kabupaten Kebumen seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. Latar belakangnya adalah peran strategis sektor pertanian dalam perekonomian nasional dan ketergantungan kegiatan pertanian pada air.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi di wilayah daerah (kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kewenangan ini dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada P3A Dharma Tirta melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset.
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A Dharma Tirta, atau pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pengembangan P3A Dharma Tirta. Dibentuk juga Komisi Irigasi untuk membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan pengelolaan irigasi.
Pemberdayaan P3A Dharma Tirta: Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta melalui penguatan dan peningkatan kemampuan organisatoris, teknis, dan finansial.
Inventarisasi Daerah Irigasi: Daerah irigasi dicatat dalam Daftar Inventarisasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan disahkan oleh Bupati.
Penyediaan Air Irigasi: Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air irigasi dan mengupayakan ketersediaan, pengendalian, dan perbaikan mutu air irigasi. Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan dari P3A Dharma Tirta.
Penggunaan Air dan Jaringan Irigasi: Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau kwarter pada tempat yang telah ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta. Hak guna air diberikan oleh Bupati kepada P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
Operasi dan Pemeliharaan: Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi tugas dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta di wilayah kerjanya.
Pembiayaan: Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dibiayai oleh P3A Dharma Tirta secara otonomi dan mandiri. Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi biaya operasi dan pemeliharaan.
Pengamanan: P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi.
Keberlanjutan Sistem Irigasi: Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, menyelenggarakan irigasi partisipasif, dan mencegah alih fungsi lahan beririgasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 34, Pasal 35 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 34 dikenai hukuman tambahan berupa pembongkaran dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapat ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY
NUMBER: 19 YEAR 2003 SERIES: E NUMBER:14

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 5 OF 2003
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

Considering:	that with the enactment of Government Regulation Number 77 of 2001 concerning Irrigation, it is necessary to regulate the management policy of Irrigation in Kebumen Regency; that based on the considerations referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Kebumen Regency concerning Irrigation.
In view of:	Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province; Law Number 11 of 1974 concerning Irrigation (State Gazette of 1974 Number 65, Supplement to State Gazette Number 3046); Law Number 23 of 1997 concerning Environmental Management (State Gazette of 1997 Number 68, Supplement to State Gazette Number 3699); Law Number 22 of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9c23d1d-16f6-4f12-aeef-fb9e01173d10","actionData","errors"]