[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9bad414-3224-4051-991b-0948dcd15c9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang","place_of_enactment","Menggala","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:	\n \n 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;\r\n\r\n2. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019. \n 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;\r\n2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;\r\n5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;\r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;\r\n7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;\r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;\r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;\r\n14. Peraturan Pemetintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dearah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politih sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;\r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;\r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;\r\n29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;\r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019. \n Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan dan Rincian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang mencakup pendapatan sebesar Rp. 1.188.271.650.880,93 dan belanja sebesar Rp. (1.190.187.623.366,46), sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (1.915.972.485,53). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 81.552.252.148,96 dan pengeluaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 80.052.252.148,96. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Rp. 78.136.279.663,43.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Laporan Operasional (LO), yang mencatat pendapatan Rp. 1.188.056.246.160,20 dan beban Rp. (1.235.554.651.878,30), sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp. (47.498.405.718,00). Setelah memperhitungkan pos luar biasa, terdapat surplus/defisit LO sebesar Rp. (47.763.440.718,10).
Laporan Perubahan Ekuitas.
Neraca, yang mencatat jumlah aset sebesar Rp. 2.100.160.708.768,25, jumlah kewajiban sebesar Rp. (20.175.058.371,07), dan jumlah ekuitas sebesar Rp. (2.079.985.650.397,18).
Laporan Arus Kas.
Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Kampung. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULANG BAWANG
THE PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG REGENCY
NUMBER 02 OF 2020
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2019

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULANG BAWANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015, the Regional Head shall submit a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives (DPRD) with the attached financial statements that have been audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that the accountability for the implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9bad414-3224-4051-991b-0948dcd15c9a","actionData","errors"]