[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9b0dca8-cca5-471b-93f7-c98ef06705b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

transportasi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan\r\nkeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat tidak\r\ndipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi\r\nkendaraan, dan kelas jalan perlu dilakukan pengendalian\r\nmuatan angkutan barang di jalan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, agar pelaksanaan pengawasan muatan\r\nangkutan barang dapat berjalan lancar, berdayaguna dan\r\nberhasilguna, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan; \n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun\r\n2004, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun\r\n2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun\r\n2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun\r\n2008 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tertib operasional angkutan barang di jalan, penyelenggaraan penimbangan, tata cara penimbangan, penggolongan mobil barang, ketentuan pelanggaran, penggunaan gudang dan/atau lahan, tata cara pengenaan sanksi denda, manajemn alat penimbangan, pembinaan dan pengawasan, insentif dan disinsentif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2012. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengendalian muatan angkutan barang di jalan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengendalian ini meliputi pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Latar Belakang dan Tujuan: Pengendalian muatan angkutan barang di jalan dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut, dan mobil angkutan barang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengamanan jalan.

Ketentuan Substansial:

Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan bermotor, dan kelas jalan.
Pengoperasian angkutan barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
Pengendalian muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan yang diselenggarakan oleh Dinas.
Mobil barang yang mengangkut barang wajib ditimbang, kecuali angkutan barang yang tidak bermuatan dan kendaraan khusus yang tidak memungkinkan untuk ditimbang.
Terdapat penggolongan mobil barang berdasarkan JBB (Jumlah Berat yang Diperbolehkan).
Kelebihan muatan diklasifikasikan menjadi tiga tingkat pelanggaran dengan sanksi yang berbeda.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran tingkat I dan II dikenakan sanksi denda.\n2. Pelanggaran tingkat III dikenakan penindakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi tambahan berupa pengembalian kendaraan bermotor beserta seluruh muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan.\n3. Pengemudi yang melakukan pelanggaran Tingkat I atau Tingkat II, 3 (tiga) kali berturut-turut dikenakan sanksi denda yang lebih tinggi. Jika tidak bisa memenuhi sanksi denda, dikenakan penindakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi tambahan berupa pengembalian kendaraan bermotor beserta seluruh muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan.\n4. Setiap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 14 huruf c diancam Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
CONTROL OF GOODS TRANSPORT LOAD ON THE ROAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize the security and safety of Road Traffic and Transport, due to non-compliance with the procedures for loading, carrying capacity, vehicle dimensions, and road class, it is necessary to control the load of goods transport on the road;
that based on the considerations as referred to in letter a, in order for the implementation of supervision of goods transport load to run smoothly, efficiently and effectively, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Control of Goods Transport Load on the Road;

In View of:

Law Number 10 of 1950 concerning the Establishment of Central Java

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9b0dca8-cca5-471b-93f7-c98ef06705b8","actionData","errors"]