[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9b0bdf7-eb84-43d8-bbba-1fc812edd114","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

barang milik daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan\r\nBarang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 ayat\r\n(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang\r\nPedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;\r\nBAB III\r\nPERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH;\r\nBAB IV\r\nPENGADAAN;\r\nBAB V\r\nPENGGUNAAN;\r\nBAB VI\r\nPEMANFAATAN;\r\nBAB VIII\r\nPENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN;\r\nBAB XI\r\nPEMUSNAHAN;\r\nBAB XII\r\nPENGHAPUSAN;\r\nBAB XIII\r\nPENATAUSAHAAN;\r\nBAB XIV\r\nPEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XV\r\nPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH\r\nPADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA\r\nPENGELOLAAN KEUANGAN\r\nBADAN LAYANAN UMUM DAERAH;\r\nBAB XVI\r\nBARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA;\r\nBAB XVII\r\nGANTI RUGI DAN SANKSI;\r\nBAB XVIII\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN;\r\nBAB XIX\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XX\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017. \n 177 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur berbagai aspek pengelolaan barang milik daerah. \n\n Latar belakang dan tujuan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.\n\n Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n 1. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dan pejabat lain yang terkait.\n 2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Proses penyusunan RKBMD, penelaahan RKBMD, dan perubahan RKBMD.\n 3. Pengadaan: Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.\n 4. Penggunaan: Penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, dan penetapan status penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain.\n 5. Pemanfaatan: Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).\n 6. Pengamanan dan Pemeliharaan: Kewajiban pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.\n 7. Penilaian: Proses penilaian barang milik daerah.\n 8. Pemindahtanganan: Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.\n 9. Pemusnahan: Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.\n 10. Penghapusan: Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang.\n 11. Penatausahaan: Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.\n 12. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Upaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.\n\n Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dalam setiap bagian, seperti kewajiban menyusun RKBMD, kewajiban mengamankan dan memelihara barang, kewajiban melaporkan, dan lain-lain.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:\n a. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;\n b. perbaikan belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau\n c. penggantian belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.\n2. Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.\n3. Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKAMARA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2017
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as implementation of the provisions of Article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Assets and the provisions of Article 511 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Assets, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Sukamara Regency concerning Guidelines for Management of Regional Assets;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 2002 concerning the Establishment of Katingan Regency, Seruyan Regency, Sukamara

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9b0bdf7-eb84-43d8-bbba-1fc812edd114","actionData","errors"]