[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9ae6c47-984a-4d76-8bfd-3b028a63a998","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-08-18","effective_date","2013-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)\r\nhuruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah\r\ndisebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan\r\nPerdesaan dan Perkotaan merupakan jenis\r\npajak Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan\r\nPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan\r\nPerkotaan, perlu mengatur ketentuan tentang\r\nPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan\r\nPerkotaan dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Pajak\r\nBumi dan Bangunan Perdesaan dan\r\nPerkotaan; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor\r\n13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek, subyek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan, wilayah pemungutan, pendaftaran pendataan, masa pajak, cara pemungutan dan saat pajak terutang, pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013. \n 37 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengatur mengenai pemungutan pajak atas bumi dan/atau bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Objek pajak meliputi bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 meliputi yang digunakan oleh pemerintah, kepentingan umum (ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan), kuburan, hutan lindung, perwakilan diplomatik, dan lembaga internasional.

\n\n

Subjek dan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan atau memperoleh manfaat dari padanya.

\n\n

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Bupati, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun. Tarif pajak ditetapkan berbeda berdasarkan NJOP, yaitu 0,15% untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.

\n\n

Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT atau SKPD. Penagihan dapat dilakukan dengan Surat Teguran, Surat Paksa, hingga penyitaan dan pelelangan jika pajak tidak dibayar.

\n\n

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD kepada Bupati dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat. Bupati akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Keberatan diterima. Wajib Pajak juga dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dari Wajib Pajak dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,-.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal yang diketahui dari Wajib Pajak dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING
LAND AND BUILDING TAX RURAL AND URBAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

Considering:

that based on the provisions of Article 2 paragraph (2) letter j of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is stated that Land and Building Tax Rural and Urban is a type of Regency/City tax;
that in order to implement the collection of Land and Building Tax Rural and Urban, it is necessary to regulate the provisions regarding Land and Building Tax Rural and Urban in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Land and Building Tax Rural and Urban.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 8 of 1981 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9ae6c47-984a-4d76-8bfd-3b028a63a998","actionData","errors"]