[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b999c9a9-74e0-4cac-a6b5-3462738dcd84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Desa Wisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","Desa Wisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa-wisata
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/NO.4, LL KAB. SANGGAU : 15 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Desa Wisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, desa yang memiliki potensi berupa kekayaan sumber daya alam, sejarah, budaya, dan kreatifitas dapat dikembangkan menjadi desa wisata dengan tidak mengabaikan nilai adat istiadat, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan; bahwa desa wisata memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya percepatan peningkatan ekonomi pada masyarakat desa dan berperan dalam mewujudkan program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 \n KetentuaN Umum, Penetapan Desa Wisata, Pembangunan Desa Wisata, Pengelolaan Desa Wisata, Usaha Pariwisata Pada Desa Wisata, Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022. \n 12 Halaman dan 3 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Desa Wisata di Kabupaten Sanggau. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi desa yang berupa sumber daya alam, sejarah, budaya, dan kreativitas. Tujuannya adalah untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Tahapan pengusulan dan penetapan Desa Wisata, yang melibatkan permohonan dari masyarakat desa, persetujuan melalui musyawarah desa, dan penilaian kelayakan oleh Pemerintah Daerah.
Pembangunan Desa Wisata yang meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan.
Pengelolaan Desa Wisata yang dapat dilakukan oleh pengelola Desa Wisata yang dibentuk oleh kepala Desa, yaitu Kelompok Sadar Wisata.
Pengembangan Usaha Pariwisata pada Desa Wisata yang didukung dengan Usaha Pariwisata yang sesuai dengan kearifan lokal.
Kewajiban Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat Desa, Wisatawan, dan Pengusaha Pariwisata dalam pengembangan Desa Wisata.
Peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Desa Wisata.
Pembiayaan Desa Wisata yang dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan sumber pembiayaan lain yang sah.
Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai pemberitahuan.\n2. Jika teguran diabaikan, Wisatawan dapat dikenai sanksi sesuai norma masyarakat setempat.\n3. Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
TOURISM VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SANGGAU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the welfare of the village community, villages that have potential in the form of natural resources, history, culture, and creativity can be developed into tourism village by not ignoring the values of customs, local wisdom and environmental sustainability;
that tourism village has an important role in realizing efforts to accelerate economic improvement in village communities and plays a role in realizing national priority programs in accordance with village authority;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in improving welfare in village communities, it is necessary to regulate tourism village;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b999c9a9-74e0-4cac-a6b5-3462738dcd84","actionData","errors"]