[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b985d6c8-c313-4158-8dd1-ac41875c170f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tenaga Kerja Lokal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Tenaga Kerja Lokal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENAGA KERJA Lokal
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tenaga Kerja Lokal
ABSTRAK:	\n \n Pemberdayaan maupun perlindungan terhadap Tenaga Kerja dan Pekerja / Buruh Lokal secara optimal diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat ; Setelah dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan Ketenagakerjaan di Kota Kendari, maupun Pekerja / Buruh Lokal masih belum optimal diberdayakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan atau unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kota Kendari ; Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf L Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, bidang ketenagakerjaan merupakan urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No. 6 Tahun 1995 ; UU No. 13 Tahun 2003 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Tenaga Kerja Lokal. Diatur Tentang ketentuan umum, pendaftaran pencarian kerja, pelaporan lowongan pekerjaan, penempatan tenaga kerja, pekerja / buruh lokal dan warga sekitar, perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja, perlindungan tenaga kerja, waktu kerja dan penyimpanan waktu kerja, upah kerja, fasilitas kesejahteraan, kesempatan beribadah, sanksi administratif, penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2015. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tenaga Kerja Lokal bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi tenaga kerja lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari kecemburuan sosial. Latar belakangnya adalah belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan di Kota Kendari.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pendaftaran pencari kerja di Instansi Ketenagakerjaan untuk perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja.
Pelaporan lowongan pekerjaan oleh perusahaan kepada Instansi Ketenagakerjaan.
Kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal dalam pengisian lowongan pekerjaan.
Penyediaan dan penempatan tenaga kerja lokal oleh Pemerintah Daerah melalui proses Antar Kerja Lokal (AKL).
Fasilitasi perluasan kesempatan kerja oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan dan bimbingan kewirausahaan.
Peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan kerja yang dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak.
Perlindungan tenaga kerja terkait keselamatan, kesehatan kerja, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia.
Pengaturan waktu kerja dan upah kerja.
Penyediaan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh.
Penyediaan tempat ibadah di tempat kerja.

Perusahaan wajib mencantumkan AK/I (Tanda Daftar Pencari Kerja) pada persyaratan administrasi lowongan pekerjaan dan melaporkan keadaan tenaga kerja perusahaannya setiap bulan kepada Instansi Ketenagakerjaan. Peraturan ini juga mengatur tentang penempatan tenaga kerja lokal dengan mengutamakan warga sekitar dan mewajibkan perusahaan untuk mengupayakan pengisian lowongan pekerjaan oleh tenaga kerja lokal minimal 80%.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan izin usaha/operasional, dan/atau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
MAYOR OF KENDARI

REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 1 OF 2015
CONCERNING
LOCAL LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

\n\n \n \n

Considering:

that the empowerment and protection of the local manpower and worker / laborer are optimally directed entirely to improve the welfare of the local community at large and to avoid social jealousy and economic inequality in society;
that after evaluating and monitoring the development of labor in the City of Kendari, the local manpower and worker / laborer have not been optimally empowered and utilized by companies or business units operating in the City of Kendari;
that based on the provisions in Article 7 paragraph (2) letter L of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b985d6c8-c313-4158-8dd1-ac41875c170f","actionData","errors"]