[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b97c74bc-206b-4123-a33a-e3b9a6fc8fb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2020","number","86","year","2020","published_date","2020-09-08","effective_date","2020-09-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Kerja - Pemerintah - 2021
2020
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 86, LN.2020/No.201, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020. \n Perpres ini mengatur mengenai penetapan RKP tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. RKP Tahun 2021 ini digunakan antara lain untuk : 1) pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 202I; dan 2) pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RKP Tahun 2021 bertujuan memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dokumen ini memuat narasi yang terdiri dari pendahuluan, spektrum perencanaan pembangunan nasional, tema dan sasaran pembangunan, prioritas nasional dan pendanaannya, serta kaidah pelaksanaan. Selain itu, terdapat matriks pembangunan dan matriks proyek prioritas yang menjelaskan program, kegiatan, dan proyek prioritas beserta alokasi pendanaannya. RKP Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun anggaran dan rencana kerja masing-masing. Perubahan alokasi anggaran harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Presiden. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab untuk memutakhirkan RKP berdasarkan Undang-Undang APBN dan melaporkannya kepada Presiden.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n \n \n \n \n

Whereas :

that to implement the provisions of Article 21 paragraph (2) of Government Regulation Number 17 of 2017 on the Synchronization of National Development Planning and Budgeting Processes, it is necessary to prepare the 2021 Government Work Plan;
that the 2021 Government Work Plan as referred to in letter a contains the direction of national policy for one (1) year which is the Government's commitment to provide policy certainty, funding, regulatory framework, and institutions, as well as evaluation and control framework, in implementing sustainable national development;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the 2021 Government Work Plan.

Bearing in Mind :

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b97c74bc-206b-4123-a33a-e3b9a6fc8fb1","actionData","errors"]