[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9792236-968d-4911-8ebb-a733d6f49b4a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klungkung","place_of_enactment","Semarapura","theme","Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-TEMPAT-PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu\r\nsumber pendapatan daerah yang penting guna\r\nmembiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan\r\nmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga\r\nperlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,\r\npemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat,\r\ndan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi\r\ndaerah;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKlungkung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Besarnya\r\nBiaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah\r\ntelah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum\r\nmasyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nTempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. \n BAB 1 KETENTUAN UMUM\r\nBAB 2 NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI\r\nBAB 3 GOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB 4 CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA \r\nBAB 5 PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI \r\nBAB 6 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF\r\nBAB 7 WILAYAH PEMUNGUTAN\r\nBAB 8 PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN\r\nBAB 9 SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB 10 PENAGIHAN\r\nBAB 11 PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA\r\nBAB 12 PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA\r\nBAB 13 KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB 14 KETENTUAN PIDANA \r\nBAB 15 KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Besarnya Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 1990 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Kabupaten Klungkung. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah sebelumnya dianggap tidak sesuai lagi.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\nObjek retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.\nSubjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tersebut.\nRetribusi ini termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.\nTingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat penginapan.\nTarif retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak dan ditinjau paling lama 3 tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi tempat penginapan dan fasilitas yang tersedia.\nRetribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Klungkung menggunakan SKRD. Wajib retribusi wajib membayar retribusi secara tunai/lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran dengan dikenakan bunga. Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLUNGKUNG REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
LOCAL FEE FOR LODGING/GUEST HOUSE/VILLA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KLUNGKUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Retribution is an important source of local revenue to finance the implementation of regional government and improve services to the community so that it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Klungkung Regency Number 6 of 1990 concerning the Amount of Replacement Costs for the Use of Regional Property is no longer in accordance with the legal needs of the community today so it needs to be reviewed;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9792236-968d-4911-8ebb-a733d6f49b4a","actionData","errors"]