[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b9779941-855f-4cea-8619-ebd0997f998c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertamanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2019","number","14","year","2019","published_date","2019-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pengelolaan Pertamanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup-pertamanan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2019/14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertamanan
ABSTRAK:	\n \n hwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka\r\nRaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata\r\nRuang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 20192039,\r\ntelah ditetapkan kawasan-kawasan\r\ntertentu\r\nyang\r\nmenjadi Ruang Terbuka Hijau. Untuk membuat pedoman dalam rangka\r\nmelaksanakan kewenangan pengelolaan pertamanan\r\nyang merupakan salah satu bagian dari ruang\r\nterbuka hijau perlu adanya Peraturan Daerah\r\ntentang Pengelolaan Pertamanan \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun\r\n2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun\r\n2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n20/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun \r\n2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun\r\n2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2\r\nTahun 2016; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1\r\nTahun 2017; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1\r\nTahun 2019 \n Tujuan Pengelolaan Pertamanan adalah untuk :\r\na. menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian\r\nlingkungan fisik kota;\r\nb. mempertahankan, memelihara dan melindungi taman dari\r\nkerusakan dan alih fungsi karena tindakan manusia; dan \r\nc. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya taman \r\nsebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertamanan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pertamanan dan dekorasi kota. Latar belakangnya adalah untuk menyeimbangkan pembangunan kota antara perkembangan fisik dan ekologi, mengingat pembangunan kota cenderung meminimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menghilangkan wajah alam.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Kedudukan dan fungsi pertamanan dan dekorasi kota. Pertamanan berfungsi untuk memperbaiki iklim mikro, menjaga estetika kota, mengurangi pencemaran udara, dan mendukung keanekaragaman hayati. Dekorasi kota berfungsi untuk memperindah ruang kota pada malam hari dan mendukung keamanan kota.
Pengelolaan pertamanan dan dekorasi kota menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, yang dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain. Setiap orang atau badan yang membangun diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan.
Pemanfaatan pertamanan yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah, namun dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan izin. Penebangan pohon yang mengganggu lingkungan memerlukan persetujuan dan penggantian bibit.
Pengendalian dan pemanfaatan pertamanan memerlukan izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Setiap orang atau badan yang membangun diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan sesuai dengan klasifikasi luasan kavling tanah.
Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput secara periodik.
Setiap orang atau badan dapat berperan serta untuk mengelola Dekorasi Kota dengan cara melakukan kerjasama pemanfataan dengan Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman yang seharusnya ditanam.\n2. Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon atau tanaman yang telah ditebang/dipotong dengan ketentuan yang telah ditetapkan.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 14 OF 2019
CONCERNING
MANAGEMENT OF PARKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Regional Regulation of Palangka Raya City Number 1 of 2019 concerning the Spatial Plan of Palangka Raya City for 2019-2039, certain areas have been designated as Green Open Spaces;
that to create guidelines for implementing the authority to manage parks, which is one part of the green open space, it is necessary to have a Regional Regulation on Parks Management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Parks Management;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b9779941-855f-4cea-8619-ebd0997f998c","actionData","errors"]