[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b96fd5c7-3177-49e6-a01b-26bbc76e6d37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_119":120},"title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat","short_title","Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-03-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tabungan Perumahan Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TABUNGAN-PERUMAHAN-RAKYAT
2016
Undang-undang (UU) NO. 4, LN.2016/NO.55, TLN NO.5863, LL SETNEG : 32 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Tabungan Perumahan Rakyat
ABSTRAK:	\n \n bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat; bahwa dalam menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, negara perlu menyelenggarakan sistem tabungan perumahan,bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan sistem jaminan sosial belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci, dan menyeluru,bahwa perlu membentuk Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat; \n Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (21 dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2O11 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman \n Upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2016. \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Tapera dikelola berdasarkan prinsip gotong royong, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat.\n\nPengelolaan Tapera mencakup tiga tahapan utama: pengerahan Dana Tapera, pemupukan Dana Tapera, dan pemanfaatan Dana Tapera. Pengerahan dana dilakukan melalui simpanan periodik oleh Peserta (Pekerja dan Pekerja Mandiri) dan Pemberi Kerja, yang disimpan oleh Bank Kustodian. Pemupukan dana bertujuan meningkatkan nilai Dana Tapera melalui investasi pada instrumen konvensional atau syariah yang aman dan menguntungkan. Pemanfaatan dana diarahkan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta, meliputi pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah pertama, dengan persyaratan tertentu.\n\nUntuk mengelola Tapera, dibentuk Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) yang bertanggung jawab kepada Komite Tapera. BP Tapera bertugas menetapkan kebijakan operasional, melindungi kepentingan Peserta, menetapkan pihak-pihak terkait (Manajer Investasi, Bank Kustodian, Bank/Perusahaan Pembiayaan), mengawasi pelaksanaan pengelolaan, dan memastikan kepatuhan Peserta serta Pemberi Kerja. Komite Tapera, yang beranggotakan menteri terkait, OJK, dan unsur profesional, bertugas merumuskan kebijakan umum dan strategis serta melakukan evaluasi pengelolaan Tapera.\n\nUndang-undang ini juga mengatur mengenai aset Tapera, hak dan kewajiban Pemberi Kerja serta Peserta, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan.","transitional_provisions","1. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tetap diakui keberadaannya sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n2. Bapertarum-PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak Peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n3. Menteri selaku ketua harian Bapertarum-PNS menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas posisi laporan kinerja dan laporan keuangan penutup Bapertarum-PNS paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n4. Kantor akuntan publik harus menyelesaikan audit tersebut paling lama 1 (satu) tahun sejak ditunjuk Menteri.\n5. Presiden membentuk Komite Tapera paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n6. Komite Tapera menyeleksi dan mengusulkan Komisioner dan Deputi Komisioner kepada Presiden untuk ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Komite Tapera dibentuk.\n7. BP Tapera menunjuk Bank Kustodian, Manajer Investasi, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi.\n8. Semua aset Bapertarum-PNS dilikuidasi.\n9. Hasil likuidasi aset Bapertarum-PNS dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.\n10. Pokok Tabungan Perumahan PNS aktif beserta hasil pemupukannya dialihkan kepada PNS aktif peserta Tapera sebagai saldo awal Peserta PNS.\n11. Hasil pemupukan Tabungan Perumahan PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada PNS peserta Tapera yang telah berhenti bekerja atau ahli warisnya.\n12. Semua karyawan Bapertarum-PNS dialihkan menjadi karyawan BP Tapera.\n13. Menteri mengesahkan laporan keuangan penutup Bapertarum-PNS.\n14. Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan mengesahkan laporan keuangan pembuka Dana Tapera.\n15. Bapertarum-PNS dibubarkan setelah menyelesaikan pengalihan aset dan hak peserta PNS dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n16. BP Tapera mulai beroperasi penuh paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","1. Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan tertentu dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, publikasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja, pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[112],{"_113":114,"_115":116,"_117":118},"nomor_putusan","96/PUU-XXII/2024","link","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/211/96_PUU-XXII_2024.pdf","teks","1)\tUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); \r\n2)\tUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan a quo diucapkan.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
PUBLIC HOUSING SAVINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the state guarantees the fulfillment of citizens' needs for decent and affordable housing in order to build whole Indonesian people, with identity, independent, and productive based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that efforts to fulfill the need for decent housing are still faced with the condition that long-term cheap funds are not yet available to support public housing finance;
that in collecting and providing long-term cheap funds to support housing finance, the state needs to organize a housing savings system;
that laws and regulations in the field of housing and social security system have not comprehensively regulated the implementation of housing savings, so

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b96fd5c7-3177-49e6-a01b-26bbc76e6d37","actionData","errors"]