[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b96ae2f4-c13a-4148-8a95-1e2e91ff309a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nias","place_of_enactment","Gido","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam\r\npenyelenggaraan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah, Maka Barang\r\nMilik Daerah perlu dikelola secara tertib dan profesional. \n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang\r\nNomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan\r\nPemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun\r\n1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah\r\nNomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor\r\n58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006; Peraturan\r\nPemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun\r\n2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden\r\nRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik\r\nIndonesia Nomor 40 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001; Keputusan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7\r\nTahun 2002; ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah\r\nKabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nias\r\nNomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nBab I : Ketentuan Umum\r\nBab II : Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\nBab III : Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran\r\nBab IV : Pengadaan\r\nBab V : Penggunaan\r\nBab VI : Penata Usahaan\r\nBab VII : Penatausahaan\r\nBab VIII : Pemanfaatan\r\nBab IX : Pengamanan dan Pemeliharaan\r\nBab X : Penilaian\r\nBab XI : Penghapusan\\\r\nBab XII : Pemindah Tanganan\r\nBab XIII : Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan\r\nBab XIV : Pembiayaan\r\nBab XV : Penyidikan\r\nBab XVI : Sengketa Barang Milik Daerah\r\nBab XVII : Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Nias. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan profesional sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan barang milik daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola barang milik daerah dalam rangka pembangunan serta membantu mengamankan aset daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola, Kepala Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola, Kepala SKPD selaku pengguna, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna, Penyimpan barang milik daerah, dan Pengurus barang milik daerah.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Pengadaan: Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif serta akuntabel.
Penerimaan dan Penyaluran: Hasil pengadaan barang diterima oleh Penyimpan Barang dan disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
Penggunaan: Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
Penatausahaan: Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
Pemanfaatan: Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa : sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah dan bangun serah guna.
Pengamanan dan Pemeliharaan: Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
Penilaian: Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
Penghapusan: Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
Pemindahtanganan: Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan: Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
Pembiayaan: Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NIAS REGENCY

REGIONAL REGULATION OF NIAS REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS OF NIAS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NIAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that regional assets as one of the important elements in the implementation of Regional Government and Development, the Regional Assets need to be managed in an orderly and professional manner; \n that based on the considerations as intended in letters a, and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation of Nias Regency concerning the Management of Regional Assets; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 7 Drt. of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Provincial Region of North Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1956 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b96ae2f4-c13a-4148-8a95-1e2e91ff309a","actionData","errors"]