[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b94c1464-3f76-4760-ae08-48f6ebdac396","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Besaran Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-02-12","effective_date","2024-02-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Besaran Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pnbp
2024
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 2, BN.2024 (110)/26 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Besaran Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk me!aksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, besarnya persyaratan dan tata cara pengenaan tarif, pelaporan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024. \n 53 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perdagangan ini menetapkan besaran tarif PNBP pada Kementerian Perdagangan yang dapat dikenakan hingga Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 70% (tujuh puluh persen). Kebijakan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023.

Tarif 0% dikenakan pada jasa pendidikan tinggi (Akademi Metrologi dan Instrumentasi), sertifikasi (produk, sistem manajemen mutu, personil), pengujian dan pengambilan contoh (internal Kemendag), verifikasi (internal Direktorat Metrologi), kalibrasi (lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan Direktorat Metrologi), pelatihan teknis (mahasiswa kurang mampu), dan penggunaan sarana prasarana (internal Kemendag).

Tarif 50% dikenakan pada jasa pengujian dan pengambilan contoh (usaha mikro kecil), pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat evaluasi tipe (produsen dalam negeri), tera dan tera ulang (pemilik alat yang memerlukan penanganan khusus), kalibrasi (lembaga pendidikan), pelatihan teknis (kabupaten tertinggal, usaha mikro, mahasiswa), dan pelatihan fungsional kemetrologian (SDM aparatur).

Tarif 70% dikenakan pada jasa sertifikasi (usaha menengah) dan sertifikasi kuantitas barang dalam keadaan terbungkus (usaha menengah).

Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan tarif untuk masing-masing jenis jasa, termasuk dokumen yang diperlukan dan proses permohonan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
on
THE AMOUNT, REQUIREMENTS, AND PROCEDURES FOR IMPOSING TARIFFS
UP TO RP0.00 (ZERO RUPIAH) OR 0% (ZERO PERCENT) ON THE TYPES OF
NON-TAX STATE REVENUE APPLICABLE
AT THE MINISTRY OF TRADE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 24 paragraph (2) of Government Regulation Number 69 of 2020 on Procedures for Stipulating Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue and Article 11 paragraph (2) of Government Regulation Number 50 of 2023 on Types and Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue applicable at the Ministry of Trade, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Trade on the Amount, Requirements, and Procedures for Imposing Tariffs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b94c1464-3f76-4760-ae08-48f6ebdac396","actionData","errors"]