[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b93d238d-95bf-4e83-a098-5f2487047ecf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Invenstasi Pemerintah Daerah Kota Ambon","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015","number","16","year","2015","published_date","2015-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Invenstasi Pemerintah Daerah Kota Ambon","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DANA BERGULIR - PENYELENGGARAAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2015/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Invenstasi Pemerintah Daerah Kota Ambon
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlu dikembangkan pola pelayanan kredit mikro dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha mikro untuk memperluas kesempatan kerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimungkinkan adanya penyelenggaraan dana bergulir dengan menggunakan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Penyelenggaraan dana bergulir dengan menggunakan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu difasilitasi dengan sumber dana investasi daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon. \n Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; ; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERDAKOTAMBON No. 9 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan dana Bergulir dan Investasi Pemerintah Kota Ambon, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan dana bergulir adalah kegiatan mengelola dana yang berasal dari investasi pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah untuk perkuatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, dalam bentuk kredit mikro oleh unit kerja tertentu dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir dan Investasi Pemerintah Kota Ambon bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kredit mikro bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank dan pemenuhan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro.

Ketentuan substansial mencakup penyelenggaraan dana bergulir oleh Unit Kerja Kredit Mikro pada SKPD dengan menerapkan PPK-BLUD. Unit Kerja Kredit Mikro beroperasi berdasarkan pola tata kelola yang memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Jenis layanan meliputi penyaluran dan penarikan dana, pengendalian, serta pembinaan debitur. Persyaratan calon penerima kredit mikro meliputi pelaku usaha mikro, berdomisili di Kota Ambon, tergabung dalam kelompok, dan bersedia mentaati ketentuan. Prosedur layanan kredit mikro meliputi tahap permohonan, seleksi/verifikasi, penandatanganan perjanjian, dan pencairan kredit. Pelaku usaha mikro dikenakan tarif layanan tanpa beban bunga dan tidak diwajibkan menyerahkan jaminan fisik.

Sumber dana bergulir dapat berasal dari APBD/APBN, hibah, penarikan kembali pokok dana, pendapatan dari dana, saldo pokok kredit, dan sumber lain yang sah. Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Kerja Kredit Mikro minimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang diberikan secara bertahap. Penyelenggaraan dana bergulir wajib menyelenggarakan pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD, pembinaan keuangan oleh PPKD, dan pengawasan operasional oleh pengawas internal.

","transitional_provisions","1. Dana bergulir yang dikelola pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang bersumber dari dana penyertaan modal APBD yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya, yang memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus dilaporkan sebagai dana bergulir dalam Laporan keuangan Unit Kerja Kredit Mikro.\n2. Nilai Dana Bergulir yang menjadi asset Unit Kerja Kredit Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Bersih yang dapat direalisasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Dana Bergulir yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Kerja Kredit Mikro dan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Debitur yang lalai mengembalikan kredit mikro diberikan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan teguran tertulis.\n2. Jika tidak mengindahkan sanksi administratif, debitur wajib mengembalikan sisa dana dan di-blacklist.\n3. Debitur yang mengalihkan dana kredit mikro kepada pihak lain wajib mengembalikan dana dan di-blacklist.\n4. Jika debitur tidak mengindahkan ketentuan di atas, dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan.\n5. Pengelola Unit Kerja Kredit Mikro yang menyimpang dari ketentuan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER - 16 YEAR 2015
ABOUT
ORGANIZATION OF ROLLING FUNDS AND GOVERNMENT INVESTMENT
AMBON CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF ΑMΒΟΝ,

\n\n \n \n

Considering:

that to encourage regional economic growth in the implementation of regional autonomy, it is necessary to develop a micro credit service pattern in order to empower and develop micro business actors to expand employment opportunities;
that with the enactment of the Minister of Home Affairs Regulation Number 61 of 2007 concerning Technical Guidelines for the Management of Regional Public Service Agency finances, it is possible to organize rolling funds using the Regional Public Service Agency Financial Management Pattern system;
that the organization of rolling funds using the Regional Public Service Agency Financial Management Pattern system needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b93d238d-95bf-4e83-a098-5f2487047ecf","actionData","errors"]