[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b935b072-84cf-4865-a1f3-a3bdf035cf27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019","number","16","year","2019","published_date","2019-09-27","effective_date","2019-09-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana-tataruang
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2019/No.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4)\r\nhuruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Daerah\r\nProvinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun\r\n2009-2029;\r\nb. bahwa hasil proses Peninjauan Kembali Rencana Tata\r\nRuang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029\r\nmenyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah\r\nNomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang\r\nWilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan\r\nperubahan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun\r\n2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa\r\nTengah Tahun 2009-2029; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 \n Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 yaitu tentang ketentuan umum, RT RW Provinsi, tujuan penataan ruang wilayah Provinsi, kebijakan pengembangan kawasan lindung, Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis, Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi, PKN, PKW, Sistem Perwilayahan, Sistem jaringan transportasi, Prasarana jalan khusus, Terminal barang, Jaringan kereta api khusus, Bandar udara umum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2019. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 \n 175 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Perubahan tersebut mencakup:\n\n- Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan terkait tata ruang.\n- Acuan koordinasi penataan ruang wilayah provinsi, penyusunan rencana pembangunan provinsi, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.\n- Pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.\n- Tujuan penataan ruang wilayah provinsi untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan.\n- Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan pelayanan perdesaan dan perkotaan, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur.\n- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia.\n- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya untuk keterpaduan kegiatan budi daya dan pengendalian perkembangan kegiatan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan.\n- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah, pelestarian sosial budaya, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.\n- Rencana pengembangan struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perdesaan, perkotaan, perwilayahan, dan jaringan prasarana wilayah.\n- Sistem perdesaan dengan mendorong pembentukan pusat pelayanan desa, kawasan agropolitan, dan kawasan minapolitan.\n- Sistem perkotaan dengan menetapkan PKN, PKW, dan PKL.\n- Sistem perwilayahan melalui pembagian wilayah pengembangan dan penentuan arah pengembangan.\n- Sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan jaringan lainnya.\n- Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi yang meliputi transportasi darat, laut, dan udara.\n- Sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas jaringan kabel, nirkabel, dan informatika.\n- Sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sumber air dan prasarana sumber air.\n- Sistem jaringan energi yang meliputi infrastruktur minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan pengembangan energi baru terbarukan.\n- Sistem jaringan prasarana lainnya yang meliputi persampahan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan jalur evakuasi bencana.\n- Kawasan lindung yang meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.\n- Kawasan budi daya yang meliputi kawasan hutan produksi, hutan rakyat, peruntukan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pertahanan dan keamanan.\n- Kawasan strategis yang terdiri atas kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Prov. Jawa Tengah No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311579/perda-prov-jawa-tengah-no-8-tahun-2024","900871e9-0cb8-4d62-b2c4-c9180d40e6bb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 16 OF 2019

CONCERNING

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2010 CONCERNING THE SPATIAL PLAN
OF CENTRAL JAVA PROVINCE FOR 2009-2029

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 78 paragraph (4)
letter b of Law Number 26 of 2007 concerning
Spatial Planning, Regional Regulation
of Central Java Province Number 6 of 2010 concerning the
Spatial Plan of Central Java Province for the Year
2009-2029 has been established;
that the results of the Review process of the Spatial
Plan of Central Java Province for 2009-2029
state that Regional Regulation of Central Java Province
Number 6 of 2010 concerning the Spatial Plan
of Central Java Province for 2009-2029
as referred to in letter a must be
amended;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b935b072-84cf-4865-a1f3-a3bdf035cf27","actionData","errors"]