[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b931fd27-73b6-42c4-ae72-a508490fa7f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009","number","28","year","2009","published_date","2009-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH - APBD
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 28, LD.2009/No.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 \r\nayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun \r\n2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah \r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun \r\n2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama \r\nBupati Banyumas telah menyempurnakan \r\nRancangan Peraturan Daerah tentang \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \r\n(APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan \r\nKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : \r\n910/468/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan \r\ndaerah Kabupaten Banyumas tentang \r\nAPBD Tahun Anggaran 2010 dan \r\nRancangan Peraturan Bupati Banyumas \r\ntentang Penjabaran APBD Tahun \r\nAnggaran 2010; bahwa penyempurnaan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, dilakukan agar \r\nPeraturan Daerah tentang APBD Tahun \r\nAnggaran 2010 tidak bertentangan dengan \r\nkepentingan umum dan peraturan \r\nperundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan \r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a dan \r\nhuruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah \r\ntentang APBD Kabupaten Banyumas \r\nTahun Anggaran 2010; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas \r\nNomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas \r\nNomor 7 Tahun 2009. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009. \n 15 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 1.060.125.170.632,00, belanja daerah sebesar Rp 1.120.296.568.658,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp 60.171.398.026,00. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp 86.051.398.026,00 dan pengeluaran sebesar Rp 25.880.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 60.171.398.026,00.\n\nPendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan lain-lain BLUD RSUD Banyumas.\n\nBelanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.\n\nPembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
2009 NUMBER 4 SERIES A

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 28 OF 2009
CONCERNING
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF BANYUMAS REGENCY FOR FISCAL YEAR 2010

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering:

that to fulfill the provisions of Article 186 paragraph (4) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Regional People's Representative Council (DPRD) together with the Regent of Banyumas have finalized the Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2010 in accordance with the Decree of the Governor of Central Java Number: 910/468/2009 dated December 28, 2009.
that the improvements

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b931fd27-73b6-42c4-ae72-a508490fa7f6","actionData","errors"]