[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b91ea0db-07fb-42aa-ad41-4ff6cf2df6f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD. 2011/NO. 19, TLD NO.19, LL KAB. BURU: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur tentang :\r\nRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek dan Subjek Retribusi;\r\n3.\tGolongan Retribusi; \r\n4.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5.\tPrinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n6.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n7.\tWilayah Pungutan; \r\n8.\tMasaRetribusi dan Saat Retribusi Terutang;\r\n9.\tPemungutan;\r\n10.\tTata Cara Pembayaran; \r\n11.\tTata Cara Penagihan;\r\n12.\tKeberatan;\r\n13.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n14.\tKedaluwarsa;\r\n15.\tPemeriksaan;\r\n16.\tPenyidikan;\r\n17.\tKetentuan Pidana;\r\n18.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor \n Penjelasan: 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 39).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buru. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
Golongan Retribusi: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan ke dalam golongan retribusi jasa umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan yang diuji.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada biaya pengujian kendaraan bermotor dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan daya angkut kendaraan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah 6 bulan. Saat terutang retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pemungutan: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus di muka, paling lambat 7 hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.
Tata Cara Penagihan: Bupati dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, didahului dengan surat teguran.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Kedaluwarsa: Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun.
Pemeriksaan: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib retribusi.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi.

Peraturan ini juga mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran kewajiban retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER 19 YEAR 2011
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BURU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 110 letter g of Law Number 28 Year
2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Motor
Vehicle Testing Retribution is one type of Business Service Retribution
that can be collected by the Regional Government;
that in order to implement the collection of Motor Vehicle
Testing Retribution and as implementation of the provisions of article 156
paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes
and Regional Retribution, it is necessary to regulate the provisions
regarding Motor Vehicle Testing Retribution in a Regional Regulation;
that based on the considerations as intended in letters a and
b, it is stipulated by Regional Regulation;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b91ea0db-07fb-42aa-ad41-4ff6cf2df6f2","actionData","errors"]