[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b91a0598-a227-4f21-9ab8-b6c930d57fc1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2005","number","3","year","2005","published_date","2005-10-18","effective_date","2005-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2005/No. 44
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi \r\nDaerah dan sesuai dengan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang \r\nPerkapalan maka perlu mengatur \r\nkeselamatan pelayaran untuk kapal dengan \r\nukuran di bawah 7 Gross Tonage ; bahwa untuk pengaturan keselamatan \r\npelayaran salah satunya diperlukan Surat \r\nTanda Kebangsaan Kapal; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut \r\npada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Surat \r\nT anda Kebangsaan Kapal.; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 21 . Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, besarnya tarif, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, tata cara pembukuan dan pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pendidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2005. \n 19 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, yang memerlukan pengaturan keselamatan pelayaran untuk kapal di bawah 7 Gross Tonage melalui Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

Peraturan ini menetapkan bahwa penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dikenakan retribusi. Obyek retribusi adalah penerbitan surat tersebut, dengan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh penerbitan surat. Golongan retribusi termasuk dalam retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan isi kotor kapal (Gross Tonage Kapal).

Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00. Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah. Masa retribusi adalah 1 tahun, dan saat retribusi terutang adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi wajib melakukan pendaftaran dan pendataan. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah retribusi yang terutang. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak 2 kali retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF REMBANG REGENCY
NUMBER 44 YEAR 2005 SERIES C NUMBER 6
SUPPLEMENT TO REGIONAL GAZETTE NUMBER 44

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2005
CONCERNING
LOCAL FEE FOR SHIP'S NATIONALITY CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of implementing Regional Autonomy and in accordance with Government Regulation Number 51 of 2002 concerning Shipping, it is necessary to regulate the safety of shipping for vessels with a size below 7 Gross Tonnage;
that for the regulation of shipping safety, one of which requires a Ship's Nationality Certificate;
that based on the considerations in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Local Fee for Ship's Nationality Certificate.

In View of:

Law Number 13 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b91a0598-a227-4f21-9ab8-b6c930d57fc1","actionData","errors"]