[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b90b7631-1229-45b4-bad4-948aaef3f742","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Utara","place_of_enactment","Tanjung","theme","Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pengaturan tentang pemilihan kepala\r\ndesa agar dapat menyesuaikan dengan dinamika\r\nperkembangan peraturan perundang-undangan dan\r\nkebutuhal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa\r\nsehingga mencerminkan azas-a?,as dalam pembentukan\r\nperaturan perundang-undangan khususnya azas\r\nkesesuaian bentuk dengan materi muatan, maka Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Iombok Utara Nomor 14 Tahun 2016\r\ntentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan\r\nPemberhentian Kepala Desa, perlu ditinjau kembali;\r\nb. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyebaran\r\nwabah COVID-l9 dalam pelaksanaan Pemithan Kepala\r\nDesa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar waldu,\r\nmaka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus\r\nmenerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran\r\nCOVID-19;\r\nc. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4 tentang\r\nPemilihan Kepala Desa sebaeaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 112 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Kepala\r\nDesa, pelalsanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan\r\nantar waktu diatur dengan Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Pelalsanaan Pemilihan Kepala\r\nDesa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa\r\nTenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4872); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor\r\n7, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5495);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang\r\nPemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor\r\n43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014\r\nTentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah\r\ndibah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72\r\nTahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang\r\nPemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 1409); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015\r\nTentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),\r\nsebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 66 Tahun 2O17 Tentang Perubahan\r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun\r\n2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa\r\nTahun 2O17 Nonor 1222; \n PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Terdiri dari IX Bab, dan 76 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pemilihan Kepala Desa, Bab III Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Bergelombang, Bab IV Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Bab V Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 19, Bab VI Pembiayaan, Bab VII Ketentuan Lain-Lain, Bab VIII Ketentuan Peralihan, Bab IX Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. \n Tidak Ada \n Tidak Ada \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Utara. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan pengaturan pemilihan kepala desa dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan pemilihan kepala desa yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan desa.\n2. Tahapan pemilihan Kepala Desa, meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.\n3. Persyaratan bagi calon Kepala Desa.\n4. Tata cara kampanye dan larangan dalam kampanye.\n5. Prosedur pemungutan dan penghitungan suara.\n6. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.\n7. Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih.\n8. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu.\n9. Protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di masa pandemi COVID-19.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDes.","transitional_provisions","1. Kepala desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.","sanctions","1. Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.\n2. Sanksi meliputi teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan diskualifikasi.\n3. Teguran lisan dikenakan oleh panitia pemilihan di desa atau sub kepanitiaan di kecamatan.\n4. Teguran tertulis I dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.\n5. Teguran tertulis II dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan di kabupaten.\n6. Diskualifikasi dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan di kabupaten dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH LOMBOK
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH LOMBOK REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
ON
IMPLEMENTATION OF VILLAGE HEAD ELECTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH LOMBOK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to regulate the election of village heads in order to adapt to the dynamics of the development of laws and regulations and the needs in the implementation of Village Government so as to reflect the principles in the formation of laws and regulations, especially the principle of conformity of form with the content of the material, the Regional Regulation of North Lombok Regency Number 14 of 2016 concerning Procedures for Election, Appointment and Dismissal of Village Heads, needs to be reviewed;
that in order to protect the public from the spread of the COVID-19 outbreak in the implementation of the Simultaneous Village Head Elections and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b90b7631-1229-45b4-bad4-948aaef3f742","actionData","errors"]