[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b904327f-e751-4bd8-828c-9050a6981bcc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005","number","3","year","2005","published_date","2005-03-14","effective_date","2005-03-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepengurusan - perusahaan - daerah - air - minum - kabupaten - bogor
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2005/233
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi efektivitas , profesiobalisme dan transparansi pengelolaan perusahaan Daerah Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 1986 maka perlu membentuk Perda tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah air Minum Kab Bogor. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 ; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 105 Tahun 200; Perda Kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 1991. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengurus, Direksi, Organisasi Dan Tata Kerja, Badan Pengawasan , Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2005. \n 21 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 12 Seri : D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bogor. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, dan transparansi pengelolaan PDAM, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air minum. Pengelolaan PDAM dilakukan oleh pengurus yang memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen perusahaan.

Ketentuan Substansial:

Pengurus Perusahaan Daerah: Terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.

Direksi:

Diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.
Jumlah anggota direksi paling sedikit 3 orang, salah satunya sebagai Direktur Utama.
Masa jabatan direksi paling lama 4 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.
Tugas direksi meliputi memimpin kegiatan perusahaan, menyusun program kerja, membina pegawai, mengelola kekayaan perusahaan, menyelenggarakan administrasi, mengembangkan potensi usaha, dan menyampaikan laporan.
Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai, menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati, menandatangani neraca laba/rugi, dan menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan, serta jasa produksi.
Anggota direksi dapat diberhentikan karena alasan tertentu seperti permintaan sendiri, kesehatan, tidak melaksanakan tugas, terlibat tindakan merugikan perusahaan, atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Badan Pengawas:

Diangkat oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.
Jumlah anggota badan pengawas paling banyak 3 orang, terdiri dari pejabat pemerintah daerah, perorangan, dan masyarakat konsumen.
Masa jabatan anggota badan pengawas paling lama 3 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali masa jabatan.
Tugas badan pengawas meliputi mengawasi kegiatan direksi, memberikan saran kepada Bupati terkait pengangkatan direksi dan program kerja perusahaan, memberikan saran terkait pinjaman dan ikatan hukum, memberikan saran terkait perubahan status kekayaan perusahaan, dan memberikan saran terkait laporan keuangan.
Badan pengawas berwenang memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas dan memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan.
Penghasilan badan pengawas terdiri dari uang jasa dan jasa produksi.
Anggota badan pengawas dapat diberhentikan karena alasan tertentu seperti permintaan sendiri, kesehatan, terlibat tindakan merugikan perusahaan, terlibat tindak pidana, atau merugikan perusahaan.

","transitional_provisions","1. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang baru.\n2. Semua kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan atau Keputusan Direksi dan Badan Pengawas sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum dikeluarkannya Peraturan dan Keputusan Direksi atau Badan Pengawas yang baru.\n3. Direksi dan pegawai perusahaan daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus melepaskan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah peraturan daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_110":111,"_112":113,"_36":114},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2005","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/154266/perda-kab-bogor-no-6-tahun-2005","3260dc80-d144-489c-954e-7da12bc0dded","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER: 233 YEAR: 2005

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 3 OF 2005
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL COMPANY
DRINKING WATER OF BOGOR REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize efficiency, effectiveness, professionalism, and transparency in the management of regional companies, as well as in an effort to improve services to the community in the field of drinking water, the Regional Drinking Water Company of Bogor Regency needs to be managed by administrators who possess knowledge and company management capabilities;
that Bogor Regency Regulation Number 12 of 1986 concerning the Main Provisions of the Supervisory Board, Directors;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Management of the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b904327f-e751-4bd8-828c-9050a6981bcc","actionData","errors"]