[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8fb5187-e2a4-4411-ae24-ebdf3a560dd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.08/2016","number","174/PMK.08/2016","year","2016","published_date","2016-11-17","effective_date","2016-11-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 174/PMK.08/2016, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 19 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam menyediakan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur daerah. Kebijakan ini menjamin kepastian pemenuhan kewajiban daerah kepada PT SMI dan memberikan penjaminan pemerintah kepada PT SMI. PT SMI diberi wewenang untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah secara selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber dana untuk penugasan ini berasal dari penyertaan modal negara, pinjaman jangka menengah dan panjang, penerbitan surat berharga, hibah, dan sumber lain yang sah. PT SMI juga menetapkan suku bunga pinjaman berdasarkan imbal hasil Surat Berharga Negara dengan tambahan 0,75%.","transitional_provisions","1. Pinjaman yang dialihkan dari Pusat Investasi Pemerintah kepada PT SMI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pinjaman yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diberikan jaminan berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. PT SMI dan Pemda melakukan penyesuaian terhadap klausula dalam perjanjian pinjaman dan dokumen terkait yang telah dialihkan dari Pusat Investasi Pemerintah kepada PT SMI dan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan yang telah ditandatangani namun belum berlaku efektif, berdasarkan ketentuan mengenai Perjanjian Pinjaman Pembiayaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap perjanjian pinjaman pembiayaan dapat dikenai sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 174 /PMK.08/2016

· ABOUT
PROVISION OF GUARANTEE TO PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR IN THE CONTEXT OF ASSIGNMENT
PROVISION OF REGIONAL INFRASTRUCTURE FINANCING

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8fb5187-e2a4-4411-ae24-ebdf3a560dd9","actionData","errors"]