[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8f74f64-4dca-4c64-be30-76a4e6bd1f5a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-08-09","effective_date","2016-08-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran dan menumbuhkan iklim Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki daya saing kuat dan mandiri, perlu dilakukan pengaturan mengenai perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro, dan Menengah. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 Tentang perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. \n Dalam peraturan ini berisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rokan Hilir. Latar belakangnya adalah peran penting UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan menyerap tenaga kerja.

Tujuan Kebijakan:

Menumbuhkan iklim UMKM yang berdaya saing dan mandiri.
Melindungi, membina, memberdayakan, dan mengembangkan UMKM.

Ketentuan Substansial:

Tugas Pemerintah Daerah: Merumuskan kebijakan operasional, melakukan perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM. Memajukan UMKM agar dapat bersaing, memfasilitasi pendanaan, membantu akses pemasaran, dan meningkatkan kapasitas SDM UMKM.
Perlindungan UMKM: Melalui kebijakan peruntukan tempat usaha, akses pendanaan, fasilitasi bahan baku, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, dan prioritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
Pembinaan UMKM: Melalui pemberian fasilitas, bantuan penguatan, dan pedoman oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan institusi/lembaga lainnya.
Pemberdayaan UMKM: Menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pengembangan UMKM: Menciptakan pengusaha baru yang profesional dan berwatak kewirausahaan yang handal.
Pembiayaan dan Penjaminan: Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil, serta memfasilitasi peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi bagi Usaha Menengah.
Kemitraan: Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
Hak dan Kewajiban Masyarakat: Memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha, keamanan, kenyamanan, fasilitasi, advokasi, dan perlindungan. Berkewajiban mengurus perizinan, membayar pajak/retribusi, menjaga kebersihan, menjual barang/jasa yang sesuai peraturan, melayani konsumen dengan baik, dan melakukan usaha di lokasi yang sesuai tata ruang.
Peran Dunia Usaha: Usaha Besar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM. Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan.
Insentif: Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak/retribusi dan kemudahan perizinan.
Larangan: Menjual barang/jasa terlarang, melakukan penimbunan, menjual barang kadaluwarsa/rusak, melakukan praktek monopoli, dan membuat perjanjian yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 37 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF ROKAN HILIR
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
ON
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that Micro, Small, and Medium Enterprises have an important role in supporting the rate of regional economic growth that absorbs a lot of labor so that it can reduce unemployment;
that in order to foster a Micro, Small, and Medium Enterprise climate that has strong and independent competitiveness, it is necessary to regulate the protection, development, empowerment and development of Micro, and Medium Enterprise actors;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Micro, Small and Medium Enterprises;

In View of :

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8f74f64-4dca-4c64-be30-76a4e6bd1f5a","actionData","errors"]