[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8f31c2a-1cbc-4952-9ea8-1b6aea0cca76","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PUBLIK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2018/232
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n Pelayanan publik merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sehingga harus terus ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan amanat UUD 1945, guna menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan didukung dengan adanya kemajuan teknologi, maka Pemda Kota Cimahi dituntut untuk melakukan peningkatan dan perbaikan pelayanna publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanna publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perda tentang Pelayanan Publik. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelayanan Publik, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tRuang Lingkup;\r\n3.\tPembina dan Penanggung Jawab;\r\n4.\tOrganisasi Penyelenggara;\r\n5.\tKerjasama Penyelenggara;\r\n6.\tHak dan Kewajiban Penyelenggara;\r\n7.\tKewajiban dan Larangan Pelaksana;\r\n8.\tHak dan Kewajiban Masyarakat;\r\n9.\tPenyusunan, Penetapan, Maklumat dan Penerapan Standar Pelayanan;\r\n10.\tPemantauan dan Evaluasi;\r\n11.\tPeran Serta Masyarakat;\r\n12.\tPengawasan;\r\n13.\tPenyelesaian Pengaduan;\r\n14.\tKetentuan Sanksi;\r\n15.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik meliputi terwujudnya batasan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait; sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak dan baik; perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat; serta terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Wali Kota adalah Pembina penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk adalah penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik. Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan, dan pelayanan konsultasi. Pemerintah Daerah dapat membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan, mendapat tanggapan atas pengaduan, serta mendapat pelayanan yang berkualitas. Masyarakat berkewajiban mematuhi ketentuan dalam standar pelayanan dan menjaga fasilitas publik.","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi teguran tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dapat dikenai sanksi teguran tertulis dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dapat dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dapat dikenai sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.\n5. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dapat dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.\n6. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dapat dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.\n7. Pelanggaran terhadap ketentuan lain dapat dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.\n8. Penyelenggara yang melanggar ketentuan tertentu dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.\n9. Penyelenggara yang dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIMAHI CITY
NUMBER 232 YEAR 2018
REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 6 YEAR 2018
CONCERNING
PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n

Considering:

that public service is one of the requirements for the implementation of good regional administration so that its quality must continue to be improved in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, in order to guarantee simplicity, convenience, affordability and can provide benefits to the community;
that to meet the increasingly complex needs of the community and supported by technological advances, the Regional Government of Cimahi City is required to make improvements and improvements to public services;
that as an effort to improve the quality and ensure the provision of public services and to reaffirm the rights and obligations of every citizen, corporation in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8f31c2a-1cbc-4952-9ea8-1b6aea0cca76","actionData","errors"]