[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8f311d8-eae1-49ff-a068-82c565dc38d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2001","number","6","year","2001","published_date","2001-01-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 6, LN. 2001 No. 8, LL SETNEG : 13 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2001. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan Presiden ini diterbitkan untuk mengatur penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah-daerah baru yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. Hal ini dilakukan karena Keputusan Presiden sebelumnya, Nomor 110 Tahun 2000, dianggap tidak memenuhi kebutuhan yang ada.

Ketentuan Substansial: Keputusan ini mengatur pembagian keanggotaan DPRD berdasarkan hasil Pemilu 1999, termasuk perimbangan suara partai politik dan pengangkatan anggota dari TNI/POLRI. Jumlah kursi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengisian keanggotaan dilakukan melalui usulan partai politik dan TNI/POLRI, dengan persyaratan tertentu bagi calon anggota. Selain itu, dibentuk Panitia Pengisian Keanggotaan DPRD (PPK DPRD) untuk menyelenggarakan proses ini, dengan pengawasan dari Panitia Pengawas.

","transitional_provisions","1. Pengisian keanggotaan DPRD Propinsi bagi daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 45 sampai dengan Nomor 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 sampai dengan Nomor 15 Tahun 2000 yang belum dapat diselesaikan, ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk setelah Pemilu 1999 masih tetap berlaku. 2. Sebelum KPU terbentuk, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: a. menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); b. memimpin penyelenggaraan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota induk dan yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECISION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2001
CONCERNING
DETERMINATION OF THE NUMBER AND PROCEDURES FOR FILLING MEMBERSHIP OF THE
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF PROVINCES AND REGENCIES/CITIES THAT ARE
NEWLY FORMED
AFTER THE 1999 GENERAL ELECTION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that currently the formation of new regions, both Provinces and Regencies/Cities, continues to develop, so it is necessary to regulate the determination of the number and procedures for filling membership of the Regional House of Representatives in the regions concerned;
that Presidential Decree Number 110 of 2000 concerning the Determination of the Number and Procedures for Filling Membership of the Regional House of Representatives of Provinces and Regencies/Cities that were newly formed after the 1999 General Election, which is a follow-up to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8f311d8-eae1-49ff-a068-82c565dc38d2","actionData","errors"]