[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8effbb0-b618-45ad-850e-304cad71409f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (TDG)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2003","number","13","year","2003","published_date","2003-11-22","effective_date","2003-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Tanda Daftar Gudang (TDG)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tanda-daftar-gudang
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2003/No.45 Seri E Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanda Daftar Gudang (TDG)
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25\r\nTahun 2000, kewenangan perizinan kegiatan usaha\r\npergudangan menjadi kewenangan Pemerintah\r\nKabupaten;\r\nb. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran\r\ndistribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan\r\nkonsumen didalam wilayah Kabupaten Wonosobo,\r\nperlu penataan dan pembinaan pergudangan yang\r\ndiatur dalam tanda daftar gudang;\r\nc. bahwa pengaturan tanda daftar gudang perlu\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah . \n Undang-undang Penyaluran Perusahaan 1934; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan\r\nNomor : 289/MPP/Kep/10/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7\r\nTahun 2002. \n Peraturan ini mengatur tanda\r\ndaftar yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang disahkan\r\npendaftarannya dalam Daftar Gudang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. \n Peraturan ini mengatur tentang hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai\r\npelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (TDG) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan TDG agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Memberikan dasar hukum untuk pendaftaran gudang yang diharapkan dapat menjadi tempat penyimpanan barang niaga dalam keadaan aman, baik mutu/kwalitas barang itu sendiri maupun dari segi kemungkinan kehilangan fisiknya sehingga kelancaran arus distribusi barang dapat lebih terjamin.
Memberikan dasar hukum untuk pemungutan biaya TDG agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Memberikan dasar hukum bagi pengawasan pendaftaran gudang serta retribusi TDG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

Peraturan ini mengatur tentang kewajiban memiliki TDG bagi setiap orang atau badan yang mendirikan, mempunyai, dan memperluas gudang. TDG berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 5 tahun. Bupati dapat menolak atau mencabut TDG apabila tidak memenuhi ketentuan atau diperoleh secara tidak sah. Gudang yang melekat dengan usaha industri atau digunakan untuk menyimpan barang kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari kewajiban pendaftaran.

Pemilik/penguasa gudang wajib menyelenggarakan administrasi barang masuk dan keluar serta menyampaikan laporan persediaan dan mutasi barang jika diminta. Pemegang TDG dilarang memperluas gudang tanpa izin, menimbun barang, atau menyimpan barang yang mencemari lingkungan. Biaya TDG didasarkan pada klasifikasi luas gudang, dan Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan biaya.

","transitional_provisions","1. TDG yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku","sanctions","1. Pelanggaran atas pasal 3 dan 4 Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin dan penyegelan.\n2. Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGIONAL GOVERNMENT OF WONOSOBO REGENCY

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 13 OF 2003
on
WAREHOUSE REGISTRATION CERTIFICATE (TDG)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that based on Government Regulation Number 25 of 2000, the authority to license warehousing business activities becomes the authority of the Regency Government;
that in order to maintain orderly trade and smooth distribution of goods, in order to meet consumer needs within the Wonosobo Regency, it is necessary to organize and foster warehousing which is regulated in the warehouse registration certificate;
that the regulation of the warehouse registration certificate needs to be stipulated by a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Distribution of Enterprises Act 1934 (Stbl 1938 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8effbb0-b618-45ad-850e-304cad71409f","actionData","errors"]