[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8e49660-2269-426b-9aff-2acd446e21b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-11-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau","place_of_enactment","Pulang Pisau","theme","Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GEDUNG
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum, setiap pendirian bangunan wajib terlebih dahulu memilki Persetujuan Bangunan Gedung; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; \n Ruang lingkup PBG meliputi:\r\na. membangun baru;\r\nb. mengubah fungsi;\r\nc. memperluas/mengurangi; dan\r\nd. merawat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022. \n 47 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 005) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Latar belakangnya adalah perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup melalui mekanisme PBG. Ketentuan substansial meliputi persyaratan administratif dan teknis untuk memperoleh PBG, yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan kompleksitas bangunan. Persyaratan administratif mencakup data pemohon, data tanah, dan dokumen terkait seperti Keterangan Rencana Kota (KRK). Persyaratan teknis mencakup data umum bangunan gedung dan dokumen rencana teknis seperti rencana arsitektur, struktur, dan utilitas. Peraturan ini juga mengatur tentang Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam proses PBG. Selain itu, diatur pula mengenai tahapan penyelenggaraan PBG, jangka waktu proses permohonan, masa berlaku PBG, dan tanggung jawab pemegang PBG.","transitional_provisions","1. Bagi bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izin tersebut masih tetap berlaku.\n2. Bagi bangunan gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan izin berakhir.\n3. Bangunan gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF paling lama 2 (dua) tahun.\n4. Peraturan Pelaksanaan yang mengatur tentang GSB dan Garis Sempadan Sungai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung, pembekuan PBG, dan pencabutan PBG.\n3. Sanksi-sanksi Administratif dapat ditindaklanjuti dengan sanksi penindakan berupa pembongkaran bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PULANG PISAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PULANG PISAU REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
CONCERNING
BUILDING APPROVAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PULANG PISAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to protect the public interest, maintain the environment and as a means of protection, control, simplification and guaranteeing legal certainty, every building construction must first have a Building Approval; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Building Approval; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8e49660-2269-426b-9aff-2acd446e21b3","actionData","errors"]