[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8e2b270-c7cd-445a-9001-a363b9fdfaa5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengembangan, Pengelolaan Dan Pelayanan Kepariwasataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2017-11-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Utara","place_of_enactment","Wanggudu","theme","Pengembangan, Pengelolaan Dan Pelayanan Kepariwasataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengembangan-Pengelolaan-Pelayanan-Kepariwasataan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.81
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan, Pengelolaan Dan Pelayanan Kepariwasataan
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah dan kelestarian alam yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global melalui usaha pariwisata. Dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan usaha pariwisata di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengembangan, pengelolaan dan pelayanan kepariwisataan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 36 Tahun 2010; Perda No. 19 Tahun 2012; Perda No. 20 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2015. \n Dalam peraturan ini diatur tentang pengembangan, pengelolaan dan pelayanan kepariwisataan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, kewenangan, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata. Diatur pula pendaftaran usaha kepariwisataan, hak, kewajiban, dan larangan, badan promosi pariwisata daerah. Selain hal tersebut, Dalam perda ini diatur juga tentang pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengembangan, Pengelolaan, dan Pelayanan Kepariwisataan bertujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata, menjamin manfaat kepariwisataan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan, penetapan destinasi dan daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata, pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan, promosi destinasi dan produk pariwisata, pengembangan daya tarik wisata baru, pelatihan dan penelitian kepariwisataan, pemeliharaan daya tarik wisata, bimbingan masyarakat sadar wisata, dan alokasi anggaran kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Industri pariwisata mencakup pembangunan struktur industri, daya saing produk, kemitraan usaha, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Destinasi pariwisata meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, prasarana dan fasilitas umum, serta fasilitas pariwisata. Pemasaran dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Kelembagaan kepariwisataan meliputi pengembangan organisasi pemerintah daerah, swasta, masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional.

Usaha pariwisata meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, solus per aqua (SPA), dan jenis usaha pariwisata lainnya. Setiap usaha pariwisata wajib mendaftarkan kegiatan usahanya dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

","transitional_provisions","1. Izin pengusahaan pariwisata yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Penyelenggara usaha pariwisata yang tidak memiliki TDUP dan pemilik TDUP yang menyelenggarakan usaha pariwisata di luar ketentuan yang tercantum dalam TDUP dapat diberikan teguran tertulis.\n2. TDUP dapat dibatalkan jika persyaratan pendaftaran mengandung cacat hukum, usaha tidak diselenggarakan secara terus menerus selama 1 tahun atau lebih, atau usaha dibubarkan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH KONAWE REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
DEVELOPMENT, MANAGEMENT AND TOURISM SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of tourism is an integral part of the development of the North Konawe Regency which is carried out systematically, planned, integrated, sustainably, and responsibly while still providing protection for religious values, culture, natural wealth, archaeological remains and historical relics, arts, regional characteristics and the preservation of nature owned by the region are resources and basic capital for tourism development;
that tourism development is needed to encourage equitable opportunities to do business and obtain benefits and be able to face the challenges of changes in local, national and global life through tourism

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8e2b270-c7cd-445a-9001-a363b9fdfaa5","actionData","errors"]