[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8dddefd-e544-4bc3-8193-cdfc5f5267c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan, Pengendalian Lingkungan dan Limbah Cair","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2005","number","5","year","2005","published_date","2005-07-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pengelolaan, Pengendalian Lingkungan dan Limbah Cair","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan dan Limbah Cair - Pengelolaan, Pengendalian
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2005/No.5 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan, Pengendalian Lingkungan dan Limbah Cair
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan perlu dianalisis sejak awal, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin; bahwa dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan perlu dilengkapi dengan dokumen rencana pengelolaan lingkungan yaitu dokumen AMDAL, UKL/UPL dan RKL; bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang menimbulkan / menghasilkan limbah cair ke sumber-sumber air maka diperlukan pengendalian, pengawasan dan pemulihan; bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya; bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a,b,c dan d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pengelolaan, Pengendalian Lingkungan dan Limbah Cair; \n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001; Keputusan Kepala Bappedal Nomor 056 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan, pengendalian lingkungan dan limbah cair dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, penyusunan dokumen UKL/UPL, pembuatan IPAL dan analisis limbah cair, nama, objek dan subjek biaya administrasi, pemberian, bentuk dan masa berlakunya rekomendasi, tata cara memperoleh rekomendasi, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005. \n 29 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar ini mengatur tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan serta limbah cair. Latar belakangnya adalah perlunya analisis dampak lingkungan sejak awal untuk setiap usaha atau kegiatan, serta peningkatan kegiatan pembangunan yang menghasilkan limbah cair. Tujuannya adalah untuk mencegah pencemaran, menanggulangi dampak lingkungan, dan memulihkan kualitas air.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki dokumen rencana pengelolaan lingkungan seperti AMDAL, UKL/UPL, dan RKL. Pengusaha juga wajib membuat dan memfungsikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hasil analisis kualitas limbah cair menjadi syarat dalam pengajuan izin pembuangan limbah cair. Peraturan ini juga mengatur tentang biaya administrasi terkait rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan dan izin pembuangan limbah cair.

Hak dan kewajiban subjek hukum meliputi kewajiban memiliki izin pembuangan limbah cair, memenuhi baku mutu limbah cair, dan melaporkan perubahan kegiatan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan denda 2% per bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Pelanggaran terhadap kewajiban membuat dan/atau mentaati dokumen rencana pengelolaan lingkungan dapat dikenai pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp. 50.000.000.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 14 dapat dikenai pidana kurungan hingga 3 bulan atau denda hingga Rp 5.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kota Banjar No. 4 Tahun 2019 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Perizinan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136959/perda-kota-banjar-no-4-tahun-2019","476bb8cc-69a9-463a-b919-528505144ec1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY
NUMBER : 5
YEAR : 2005
SERIES : E

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 5 OF 2005
CONCERNING
MANAGEMENT, ENVIRONMENTAL CONTROL
AND LIQUID WASTE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering :

that every business and or activity that has an impact on the environment needs to be analyzed from the outset, so that steps to control negative impacts and develop positive impacts can be prepared as early as possible;
that in implementing environmentally sound development, every business and or activity that has an environmental impact needs to be equipped with environmental management plan documents, namely AMDAL, UKL/UPL and RKL documents;
that with the increasing development activities that cause / produce liquid waste into water sources, control, supervision and restoration are needed;
that water is a natural resource to fulfill the necessities of life for many people, so it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8dddefd-e544-4bc3-8193-cdfc5f5267c3","actionData","errors"]