[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8c0e981-fc7b-44b2-abe9-fc91e539d8c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011- 2031","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-07-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu","place_of_enactment","Belopa","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011- 2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA-TATA-RUANG-WILAYAH-KABUPATEN-LUWU-TAHUN-2011-2031
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011- 2031
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;\r\nc. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;\r\nd. bahwa setelah terjadinya perubahan wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, maka perlu pula disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Luwu sampai dengan Tahun 2031; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah \r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang \r\n9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan \r\n11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir \r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan \n BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN; BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN; BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH; BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS; BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG; BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG; BAB VIII KELEMBAGAAN; BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG; BAB X PENYIDIKAN; BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 \n 72 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, karakteristik fisik wilayah, serta kelestarian sumber daya alam.\n\nKebijakan penataan ruang meliputi penetapan pusat-pusat kegiatan (PKLp, PPK, PPL), peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana (transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, sosial ekonomi), pemeliharaan kawasan lindung, pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadap sistem ekologi, pengembangan kegiatan berbasis agrobisnis, perikanan, dan pariwisata, pengendalian pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan fungsi kawasan dan perekonomian kabupaten, pelestarian nilai kawasan lindung, pelestarian sosial budaya lokal, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Penetapan pusat-pusat kegiatan seperti PKL di Kota Belopa, PKLp di Bua, Padang Sappa dan Batusitanduk, PPK di beberapa lokasi, dan PPL di lokasi lainnya.\n- Pengembangan sistem jaringan prasarana utama seperti transportasi darat (jaringan jalan arteri primer dan kolektor), transportasi laut (pelabuhan regional Senga), transportasi udara (Bandar Udara Lagaligo/Bua), dan perkeretaapian (jalur kereta api trans Sulawesi).\n- Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya seperti energi (PLTMH, PLTD, PLTPB), telekomunikasi (jaringan kabel dan nirkabel), sumber daya air (WS, DI, prasarana air baku), dan pengelolaan lingkungan (persampahan, limbah, air bersih, drainase, evakuasi bencana).\n- Rencana pola ruang wilayah mencakup kawasan lindung (hutan lindung, perlindungan kawasan bawahan, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi) dan kawasan budi daya (hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, lainnya).\n- Penetapan kawasan strategis nasional (pertahanan dan keamanan), provinsi (ekonomi, sumber daya alam), dan kabupaten (ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, lingkungan hidup).","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:\na. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\nb. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:\n1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;\n2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan\n3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;\nc. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini;\nd. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi dikenakan sanksi administratif.\n3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dikenakan sanksi administratif.\n4. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dikenakan sanksi administratif.\n5. Pelanggaran ketentuan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dikenakan sanksi administratif.\n6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan milik umum dikenakan sanksi administratif.\n7. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur tidak benar dikenakan sanksi administratif.\nSanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
REGENT REGULATION
REGIONAL GAZETTE
LUWU REGENCY
NUMBER 6
NUMBER 53
YEAR 2011
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN OF LUWU REGENCY
YEAR 2011-2031

REGENT REGULATION OF LUWU
NUMBER 53 OF 2011
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY
NUMBER 6 OF 2011 CONCERNING THE SPATIAL PLAN
OF LUWU REGENCY YEAR 2011-2031

PUBLISHED BY :
LEGAL SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF LUWU REGENCY

REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN OF LUWU REGENCY
YEAR 2011-2031

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8c0e981-fc7b-44b2-abe9-fc91e539d8c3","actionData","errors"]