[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8a9da64-1cca-434d-bc46-8e793abfefa6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelanggaraan Ketahanan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-12-10","effective_date","2018-12-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar","place_of_enactment","Polewali Mandar","theme","Penyelanggaraan Ketahanan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketahanan-panganan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelanggaraan Ketahanan Pangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat \n Dasar Hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. \n Peraturan ini berisi tentang, program pemerintah kabupaten Polewali Mandar untuk terciptanta ketahananan Pangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018. \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, meliputi penyediaan dan penyaluran pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan daerah dan desa, penentuan harga minimum pangan lokal, dan pelaksanaan target konsumsi pangan per kapita.
Perencanaan ketahanan pangan daerah yang disesuaikan dengan RPJPD dan RPJMD.
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan melalui jaminan ketersediaan lahan, pengendalian hama, pemanfaatan keunggulan komparatif, peningkatan kemampuan petani dan nelayan, mobilisasi masyarakat, dan sumber pendanaan.
Penyediaan pangan yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat melalui pengelolaan cadangan pangan dan pelibatan pelaku usaha dan masyarakat.
Fasilitasi distribusi pangan sampai tingkat perseorangan atau rumah tangga, termasuk penyediaan sarana transportasi dan peningkatan efisiensi kelembagaan pemasaran.
Penganekaragaman konsumsi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, melalui peningkatan pengetahuan masyarakat, perubahan perilaku konsumsi, penelitian, pengembangan, dan penyuluhan.
Penerapan standar keamanan pangan yang mencakup standar proses produksi, penggunaan kemasan, jaminan mutu, bahan cemaran, dan bahan tambahan pangan.
Penetapan standar mutu pangan melalui sertifikasi mutu pangan dan sistem jaminan mutu pangan.
Penetapan standar gizi masyarakat dan upaya pemenuhan kecukupan gizi.
Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi, sumberdaya manusia, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.
Koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
Kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengumumkan informasi harga komoditas pangan.
Pengaturan mengenai label dan iklan pangan.
Peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
Penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan/atau denda administratif.\n3. Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POLEWALI MANDAR
WEST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POLEWALI MANDAR REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
ABOUT
FOOD SECURITY ARRANGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF POLEWALI MANDAR,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Farming Land and Article 1 number 4 of Law Number 18 of 2012 concerning Food, food security is very fundamental in order to realize quality, independent and prosperous human development, through the realization of sufficient, safe, quality, nutritious and diverse food availability and evenly distributed throughout the Polewali Mandar Regency and affordable by the purchasing power of the community;
that as a country with a large population and on the other hand has diverse Natural Resources and Food Sources, Indonesia is able to meet its food needs in a sovereign and independent manner;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8a9da64-1cca-434d-bc46-8e793abfefa6","actionData","errors"]