[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8a94fbb-4fa2-4109-9c0b-a5de283b322b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN DI TIYUH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2018","number","06","year","2018","published_date","2018-10-29","effective_date","2018-10-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN DI TIYUH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rancangan peraturan, peraturan daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN DI TIYUH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerahdan peraturan di tiyuh;\r\nb. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2012tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, akan tetapi dalam perkembanganya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku sehingga perlu dicabut; \r\nc. bahwa sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor6Tahun2014 tentangDesa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahdan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerahdan peraturan di tiyuh;\r\n \n 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008;\r\n3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n4.Undang-Undang Nomor6Tahun2014;\r\n5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;\r\n6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;\r\n8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;\r\n9.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015;\r\n10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017;\r\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;\r\n12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;\r\n13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015;\r\n14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014;\r\n15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80Tahun 2015;\r\n16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47Tahun 2016;\r\n17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110Tahun 2016;\r\n18.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77Tahun 2012;\r\n19.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6Tahun 2016; \n Peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dan peraturan di tiyuh. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018. \n 42 Halaman, dan 36 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah dan peraturan di tiyuh. Latar belakangnya adalah untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah dan peraturan di tiyuh, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis dan hierarki produk hukum daerah, yang meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan Peraturan DPRD.
Prosedur perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan produk hukum daerah.
Pembentukan Propemperda (Program Pembentukan Perda) yang memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.
Jenis dan materi muatan peraturan di tiyuh, yang meliputi Peraturan Tiyuh, Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh, dan Peraturan Kepalo Tiyuh.

Peraturan ini juga mengatur mengenai evaluasi dan klarifikasi peraturan tiyuh oleh Bupati, serta pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dan peraturan di tiyuh.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan perda dan perkada yang telah diundangkan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati.\n2. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT
THE PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
ON
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS AND REGULATIONS IN TIYUH

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to orderly administration and ensure legal certainty on the establishment of regional legal products and regulations in tiyuh, it is necessary to standardize procedures and guidelines based on definite, standard ways and methods of preparation in a planned, integrated and coordinated manner;
that Regional Regulation of Tulang Bawang Barat Regency Number 10 of 2012 concerning the Formation of Regional Legal Products has been established, but in its development it is necessary to make adjustments based on the provisions of the prevailing laws and regulations so that it needs to be revoked;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8a94fbb-4fa2-4109-9c0b-a5de283b322b","actionData","errors"]