[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8a747f3-bc8f-41f8-9f0b-1e2ff0b666c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah untuk Kegiatan Pertambangan Batu Bara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2006","number","2","year","2006","published_date","2006-03-24","effective_date","2006-03-27","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Izin Pembuangan Air Limbah untuk Kegiatan Pertambangan Batu Bara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-pembuangan-air-limbah
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2006/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pembuangan Air Limbah untuk Kegiatan Pertambangan Batu Bara
ABSTRAK:	\n \n Air merupakan sumber daya alam yang paling melimpah di dunia dan menjadi salah satu faktor yang sangat di butuhkan dalam kehidupan orang banyak serta makhluk hidup lainnya, yang juga sebagai sumber mata air yang harus di jaga dan pelihara kelestariannya. Dengan meningkatnya kegiatan pertambangan batu bara yang tentunya meningkatkan pula kegiatan pembuangan air limbah ke air dan sumber air. Sehingga perlunya peningkatan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah. Disertai dengan penetapan peraturan daerah yang mengatur tentang Izin pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Pertambangan Batu Bara yang diatur di dalamnya. \n UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 1967; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 1997; UU No.34 Tahun 2000; UU No.7 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.27 Tahunh 1983; PP No.66 Tahun 2001; PP No.27 Tahun 1999; PP No.74 Tahun 2001; PP No.82 Tahun 2001; PP No.40 Tahun 2003; PP No.32 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; Perda Kab.Daerah Tingkat II Kutai No.8 Tahun 1999; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.27 Tahun 2000; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.39 Tahun 2000; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2003; Perda Kab.Kutai No.11 Tahun 2004; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2005. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Izin Pembuangan Air Limbah untuk Kegiatan Pertambangan Batu Bara dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, tujuan dan sasaran, hak dan kewajiban, objek dan subjek prizinan, kewenangan pemberizian izin, kewajiban memiliki izin, ketentuan perizinan, retribusi, tata cara pembayaran, surat teguran, sanksi terhadap pelanggaran, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2006. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 9)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Latar belakangnya adalah perlunya menjaga kelestarian sumber daya air seiring dengan meningkatnya kegiatan pertambangan batu bara yang menghasilkan air limbah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan setiap penanggung jawab usaha pertambangan batu bara melakukan pengolahan air limbah sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, serta mengelola air yang terkena dampak kegiatan penambangan melalui kolam pengendapan. Sasarannya adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran air agar kualitas air sesuai dengan peruntukannya.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban setiap usaha pertambangan batu bara yang menghasilkan air limbah untuk memiliki izin pembuangan air limbah.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, termasuk persyaratan teknis dan kewajiban yang dituangkan dalam surat pernyataan.
Tata cara memperoleh izin, masa berlaku izin, dan kewajiban pemegang izin.
Pengenaan retribusi untuk setiap proses penetapan lokasi TP/PoC (Titik Penaatan/Point of Compliance) yang mendapatkan pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah.
Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan dalam peraturan ini.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bapedalda atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati, serta ketentuan penyidikan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

","transitional_provisions","1. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua lokasi TP/PoC harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan penambangan batu bara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan dan atau penyelenggaraan penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, atau perintah pembongkaran instalasi. Selain itu, dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai izin yang diberikan.\n3. Sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Kutai Kertanegara No. 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kutai KartanegaraPerda Kab. Kukar No.6 Tahun 2005","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/190585/perda-kab-kutai-kertanegara-no-1-tahun-2018","6a5f6ef0-3f8e-4fb2-9daa-32162f7264a6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 2 OF 2006
CONCERNING
WASTEWATER DISCHARGE PERMIT
FOR COAL MINING ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that water is a natural resource to fulfill the needs of many people so it needs to be preserved, in order to remain beneficial for the life and livelihood of humans and other living creatures;
that with the increasing coal mining activities, the discharge of wastewater into water and/or water sources will certainly increase, so it is deemed necessary to improve the control and supervision of wastewater discharge;
that based on the considerations in letters a and b above, it is deemed necessary to stipulate a Wastewater Discharge Permit for Coal Mining Activities which is regulated in a Regional Regulation;

In view of:

Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8a747f3-bc8f-41f8-9f0b-1e2ff0b666c0","actionData","errors"]