[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8a62e49-bd47-408a-a6d6-ada11f69b35b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-08-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pendidikan yang berbasis keunggulan dan potensi\r\ndaerah, kualitas kepemimpinan sekolah dan partisipasi\r\nmasyarakat, serta manajemen berbasis sekolah belum\r\nterlaksana secara efektif sehingga menjadi penghambat\r\npengembangan mutu pendidikan di Jawa Timur;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu serta\r\nmampu menjawab berbagai tantangan kebutuhan sesuai\r\ntuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan\r\ninternasional, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan\r\nsecara terencana, terarah, dan berkesinambungan; \n UUD 1945; UU 2/1950; UU 20/2003; UU 32/2004; UU 14/2005; UU 12/2010; UU 12/2011; UU 12/2012; PP 19/2012; PP 38/2007; PP 55/2007; PP 47/2008; PP 48/2008; PP 74/2008; PP 41/2009; PP 14/2010; PP 17/2010; PP 4/2014; Permendagri 1/2014; Perda Prov jatim 7/2008; Perda jatim 1/2009; perda jatim 1/2013; Perda jatim 3/2014 \n peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan; meliputi: asas maksud dan tujuan; hak dan kewajiban masyarakat dan orang tua; wajib belajar; standar pendidikan berbasis kearifan lokan dan keunggulan lokal; kurikulum; pembelajaran, penilaian dan evaluasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah\r\nini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan\r\nDaerah ini diundangkan. \n jumlah 35 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah. Latar belakangnya adalah belum efektifnya penyelenggaraan pendidikan yang berbasis keunggulan dan potensi daerah, kualitas kepemimpinan sekolah, partisipasi masyarakat, serta manajemen berbasis sekolah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban masyarakat serta orang tua dalam memperoleh dan memberikan pendidikan.
Program wajib belajar 12 tahun yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa memungut biaya, serta rintisan wajib belajar 15 tahun melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan pemberian beasiswa.
Standar pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, termasuk pembentukan lembaga penjaminan mutu pendidikan keagamaan.
Kurikulum yang wajib memuat materi pelestarian budaya daerah, pendidikan karakter, anti korupsi, anti pornografi dan pornoaksi, serta pendidikan kebencanaan. Bahasa daerah wajib diajarkan sebagai muatan lokal.
Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.
Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan melalui berbagai program, termasuk kerjasama kelembagaan, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, termasuk melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana untuk program wajib belajar, bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu, bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana, dan bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah.

","transitional_provisions","1. Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering:

that education based on regional excellence and potential, the quality of school leadership and community participation, and school-based management have not been effectively implemented, thus hindering the development of education quality in East Java;
that in order to realize quality education and be able to respond to various challenging needs in accordance with the demands and changes in local, national and international life, the organization of education must be carried out in a planned, directed and sustainable manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Education;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8a62e49-bd47-408a-a6d6-ada11f69b35b","actionData","errors"]