[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8a622dc-1db9-4a9e-af4d-ebc6ada54816","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-05-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Timur","place_of_enactment","Sukadana","theme","PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.11, TLD NO.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau; b. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5058);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Daerah. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 01).\r\n \n Peraturan ini mengatur mengenai:\r\n1. KETENTUAN UMUM\r\n\r\n2. ASAS DAN TUJUAN\r\n\r\n3. FUNGSI DAN JENIS RTH\r\n\r\n4. PERENCANAAN\r\n5. PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN \r\n6. PERAN SERTA MASYARAKAT\r\n\r\n7. SANKSI ADMINISTRASI \r\n8. KETENTUAN PENYIDIKAN\r\n9. KETENTUAN PIDANA\r\n\r\n10. KETENTUAN PERALIHAN\r\n\r\n11. KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017. \n 13 hlm, penjelasan 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Lampung Timur. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memberikan landasan pengaturan RTH untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Fungsi RTH: Pengamanan kawasan lindung, pengendalian pencemaran, perlindungan plasma nutfah, pengendalian tata air, dan sarana estetika kota.
Jenis RTH: RTH Privat (tanggung jawab pemilik/pengelola) dan RTH Publik (tanggung jawab Pemerintah Daerah/Desa).
Perencanaan RTH: Bagian dari RTRW Daerah dengan luasan minimal 30% (RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%).
Pelaksanaan Pengelolaan RTH: Dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan. Setiap pemilik bangunan diwajibkan menghijaukan halaman.
Pemanfaatan RTH: Pemanfaatan RTH milik daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan izin Bupati.
Pengendalian RTH: Pengendalian pelaksanaan RTH memperhatikan KDB dan KDH. Fasilitas umum dan sosial wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum IMB diberikan.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH tanpa izin dikenai sanksi untuk menghentikan kegiatan, mengosongkan, dan mengembalikan lahan seperti semula.\n2. Setiap Pejabat yang memberikan IMB kepada pengembang yang belum menyerahkan kewajiban fasilitas umum dan fasilitas sosial dikenakan sanksi disiplin.\n3. Orang atau badan yang tidak melaksanakan penghijauan dikenai sanksi pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH dengan luas 2 kali kewajibannya.\n4. Pengembang yang tidak menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat dikenai sanksi pencabutan site plan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST LAMPUNG REGENCY
NUMBER 01 OF 2017
CONCERNING
MANAGEMENT OF GREEN OPEN SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST LAMPUNG,

Considering:

that in order to realize environmentally sound development, policies are needed regarding the planning, implementation, control, and supervision of Green Open Space;
that Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning provides a basis for regulating green open space in order to create a safe, comfortable, productive, and sustainable urban area;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Management of Green Open Space.

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1999 concerning the Establishment of Way Kanan Regency Level II Region, East Lampung Regency Level II

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8a622dc-1db9-4a9e-af4d-ebc6ada54816","actionData","errors"]