[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b89eacc5-96eb-4d18-979d-f64e49a0dead","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 tentang PEMERINTAHAN GAMPONG","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya","place_of_enactment","Blang Pidie","theme","PEMERINTAHAN GAMPONG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMERINTAHAN GAMPONG
2023
Qanun NO. 5, LD No. 5/2023
Qanun TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka {(Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15\r\nAgustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik\r\nIndonesia;\r\nb. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peran, tugas dan kewenangan secara tersendiri kepada Pemerintahan Desa yang mana untuk Aceh khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya disebut Pemerintahan Gampong;\r\nc. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\nd. bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu diatur dengan Qanun;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemerintahan Gampong. \n UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 2022; UU No. 17 TAhun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2024; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 110 TAhun 2016; Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009. \n Peraturan ini mengatur mengatur 77 Pasal yang tediri dari BAB I sampai dengan BAB VIII. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023. \n 34 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nQanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Qanun ini mengatur tentang Pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya. Latar belakang pembentukan qanun ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, serta untuk menyesuaikan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.\n\nKetentuan substansial dalam qanun ini meliputi:\n\n1. **Unsur Pemerintahan Gampong:**\n * Pemerintahan Gampong diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong.\n * Pemerintah Gampong adalah Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong.\n2. **Keuchik:**\n * Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.\n * Keuchik memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Gampong, menetapkan Qanun Gampong, serta membina masyarakat Gampong.\n * Keuchik berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong, mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong, serta menerima penghasilan tetap dan tunjangan.\n * Keuchik berkewajiban memegang teguh Pancasila, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, memelihara ketentraman dan ketertiban, serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel dan transparan.\n3. **Perangkat Gampong:**\n * Perangkat Gampong terdiri atas Sekretaris Gampong, Pelaksana Kewilayahan, Perangkat Gampong Khusus (Imum Chiek dan Imum Meunasah), dan Perangkat Gampong Lainnya (Sekretariat Gampong dan Pelaksana Kewilayahan).\n * Sekretaris Gampong bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan.\n * Perangkat Gampong Khusus bertugas memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam.\n * Perangkat Gampong Lainnya dari Unsur Sekretariat Gampong terdiri dari Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan.\n * Perangkat Gampong Lainnya dari Unsur Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.\n4. **Tuha Peut:**\n * Tuha Peut berkedudukan sebagai legislasi Gampong dan memiliki fungsi membahas dan menyepakati Qanun Gampong bersama Keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong, dan melakukan pengawasan kinerja Keuchik.","transitional_provisions","1. Bagi perangkat gampong yang sedang melaksanakan tugasnya/menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode.\n2. Tuha Peut yang sedang melaksanakan tugasnya/menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST ACEH
THE PROVINCE OF ACEH

QANUN OF SOUTHWEST ACEH REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
on
GAMPONG GOVERNANCE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHWEST ACEH,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in the context of implementing the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), the Government of THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and the Free Aceh Movement affirm their commitment to resolving the Aceh conflict peacefully, comprehensively, sustainably and with dignity for all, and the parties are determined to create conditions so that the Government of the People of Aceh can be realized through a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b89eacc5-96eb-4d18-979d-f64e49a0dead","actionData","errors"]