[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8983178-e53b-479c-86df-b6ba05c34a1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-07-20","effective_date","2011-07-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan - Pelayanan Publik
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan UU No. 23 Th. 2006 dan PP No. 37 Th. 2007, keberadaan PERDA No. 4 Tahun 2004 perlu dilakukan penyempurnaan, maka perlu menetapkan PERDA. \n Dasar Hukum PERDA ini adalah UU No. 1 Th. 1974; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 12 Th. 2006; UU No. 23 Th. 2006; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2008; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 52 Th. 2009; PP No. 27 Th. 1994 stdd PP No. 57 Th. 2009; PP No. 9 Th. 1957; PP No. 37 Th. 2007; PP No. 38 Th. 2007; PERPRES No. 25 Th. 2008; PERPRES No. 26 Th. 2009; PERDA No. 3 Th. 1986; PERDA No. 10 Th. 2008; PERDA No. 2 Th. 2010. \n PERDA ini mengatur mengenai tentang hak dan kewajiban penduduk; kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dan instansi pelaksana; dokumen kependudukan; pendaftaran penduduk; pencatatan sipil yang terdiri dari kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, peristiwa penting lainnya; data dan informasi; pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa; pengendalian; pelaporan; peran serta masyarakat dan pengurus RT/RW; pembiayaan; retribusi; penyidikan; ketentuan pidana dan sanksi administratif; serta ketentuan peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2011. \n PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil \n Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan mengenai prosedur pemberian pelayanan dan penandatanganan dokumen kependudukan; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh NIK; peraturan mengenai tata cara memperoleh KK; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SK2PNP; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SK2PS; peraturan mengenai tata cara memperoleh KTP; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKTT; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara perubahan alamat; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pindah datang penduduk dan penduduk sementara; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran; peraturan mengenai mengenai persyaratan dan tata cara lahir mati; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan, perubahan nama dan status kewarganegaraan; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan dan\r\npembatalan akta pencatatan sipil; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hak akses; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengkajian, pengembangan SIAK dan pengelolaannya termasuk dalam pemanfaatan data penduduk untuk kepentingan instansi lain; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil penyempurnaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban; peraturan mengenai pelaporan; peraturan mengenai Bentuk, isi dan fonnat dokumen kependudukan dan formulir-formulir isian permohonan pelayanan \n 55 Hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah untuk menyempurnakan pengaturan administrasi kependudukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Tujuannya adalah untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib dan tersedianya data kependudukan yang akurat, lengkap, dan mutakhir.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban penduduk, penduduk non permanen, dan penduduk sementara untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, informasi, serta ganti rugi atas kesalahan.
Kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kewenangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Suku Dinas) dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk pendaftaran, pencatatan, penerbitan dokumen, pengelolaan data, dan koordinasi.
Jenis-jenis dokumen kependudukan seperti Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.
Prosedur pendaftaran penduduk yang meliputi pencatatan biodata, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan dan perubahan KK, penerbitan Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) bagi penduduk non permanen, penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi penduduk sementara, perubahan alamat, serta prosedur pindah datang.
Prosedur pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
Pengelolaan data kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), termasuk perlindungan data pribadi penduduk.

Peraturan ini juga mengatur tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa, pengendalian, pelaporan, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bentuk, isi dan format dokumen kependudukan dan formulir-formulir isian permohonan pelayanan yang ada sekarang masih tetap berlaku, sebelum diganti dengan yang baru sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.\n3. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000.\n2. Tindakan pemalsuan dokumen kependudukan, perubahan data tanpa hak, akses ilegal ke database, dan pendaftaran ganda dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat dikenakan denda administratif hingga Rp 1.000.000 untuk WNI dan Rp 2.000.000 untuk WNA.\n4. Tidak membawa KTP/SKDS/SKTT saat bepergian dapat dikenakan denda administratif.\n5. Penggantian KTP/SKDS/SKTT karena hilang atau rusak dikenakan denda administratif sesuai Perda tentang Retribusi Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
CAPITAL CITY OF JAKARTA
NUMBER 2 OF 2011
ON
POPULATION REGISTRATION AND CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Regional Regulation Number 4 of 2004
concerning Population Registration and Civil Registration, it has been
stipulated regulations regarding Population Registration and
Civil Registration in the Province of the Special Region of the Capital City of Jakarta;
that with the enactment of Law Number 23 of 2006 concerning
Population Administration and Government Regulation Number 37 of 2007 concerning the Implementation of Law
Number 23 of 2006 concerning Population
Administration, the existence of Regional Regulation Number 4 of
2004 as referred to in letter a needs to be
improved;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8983178-e53b-479c-86df-b6ba05c34a1a","actionData","errors"]