[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8941bfc-45c2-480b-ba53-4d19ac67988c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007","number","12","year","2007","published_date","2007-11-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7f6a4c27-2c6a-4eb7-8d62-dd19888e1efd","Pendidikan & Pelatihan Aparatur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bogor","place_of_enactment","Bogor","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2007/6 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2007. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah) di Kota Bogor. Latar belakangnya adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dengan PPNS Daerah yang profesional, serta menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pembinaan dan operasional PPNS. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Kedudukan PPNS Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, yang bertanggung jawab kepada Walikota.\n- Tugas PPNS Daerah adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik POLRI.\n- Wewenang PPNS Daerah meliputi menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI. PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.\n- Hak PPNS Daerah meliputi hak-hak sebagai PNS dan pemberian uang insentif sesuai kemampuan keuangan daerah.\n- Kewajiban PPNS Daerah meliputi melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan melalui Penyidik POLRI, membuat Berita Acara setiap tindakan penyidikan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kota Bogor No. 2 Tahun 2020 tentang Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174375/perda-kota-bogor-no-2-tahun-2020","32817098-b5f1-4bd6-b63a-a628c3ea4e3c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR CITY
BOGOR CITY
COPY
YEAR 2007 NUMBER 6 SERIES E

REGULATION OF BOGOR CITY
NUMBER 12 OF 2007
on
REGIONAL CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to enforce Regional Regulations, the role of professional Regional Civil Servant Investigators is needed to carry out investigations into violations of Regional Regulations containing criminal sanctions;
that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 6 of 2003 concerning Guidelines for the Development of Civil Servant Investigators in the Regional Government Environment, Decree of the Minister of Home Affairs Number 7 of 2003 concerning Operational Guidelines for Regional Civil Servant Investigators in Enforcing Regional Regulations and Decree of the Minister of Home Affairs Number 8 of 2003 concerning Guidelines for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8941bfc-45c2-480b-ba53-4d19ac67988c","actionData","errors"]