[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b89220bf-8b05-45dd-b64e-ed1c2c7b2156","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GENDER - PEMBANGUNAN DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,\r\npembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah,\r\nmasih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan\r\ngender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian\r\ngender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,\r\npenganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas\r\nkebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di\r\ndaerah; bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah\r\nsatu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara\r\ndan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam\r\nmemperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol,\r\ndan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta\r\nsuatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender\r\nDalam Pembangunan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tugas dan kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, partisipasi masyarakat, pembinaan, pembinaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014. \n 13 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah adanya ketidaksetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengarusutamaan gender, mewujudkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang responsif gender, meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta meningkatkan peran lembaga pemberdayaan perempuan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasi pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi, serta memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG. Peraturan ini juga mengatur perencanaan dan pelaksanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Selain itu, dibentuk Pokja PUG yang bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, menyusun program kerja, serta mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Setiap SKPD wajib memiliki Focal Point PUG yang bertugas mempromosikan PUG, memfasilitasi penyusunan rencana kerja, dan melaporkan pelaksanaan PUG.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF PEKALONGAN
NUMBER 13 OF 2014
on
GENDER MAINSTREAMING
IN REGIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in the context of the administration of government, development, and public services in the region, there are still gender inequalities and injustices, so a strategy for gender mainstreaming is needed through planning, preparation, implementation, budgeting, monitoring, and evaluation of policies, programs, and development activities in the region;
that gender mainstreaming is one of the strategies to create equal and balanced conditions for men and women in obtaining opportunities/chances, participation, control, and development benefits, so that a condition of gender equality and justice will be created;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b89220bf-8b05-45dd-b64e-ed1c2c7b2156","actionData","errors"]