[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b88c5c60-8806-421d-9d4e-b5afe85bdfd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-12-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur","place_of_enactment","Maba","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin gangguan-retribusi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2013 Nomor 118
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan bagi orang pribadi atau Badan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, maka diperlukan adanya pengaturan tentang izin gangguan, termasuk pengaturan retribusi. Sesuai ketentuan Pasal 149 ayat \r\n(3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rincian jenis obyek setiap retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Retribusi Izin Gangguan. \n UU Gangguan Stbl. 1926 No. 226 yang telah diubah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 14 dan No. 450; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No.1 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Halmahera Timur No. 4 Tahun 2007; Perda Kab. Halmahera Timur No. 6 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Gangguan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Perizinan, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Berlaku Izin, Wilayah Pemungutan,Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi, Sanksi Administratif, Penagihan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Insentif Pemungutan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Penutupan Tempat Usaha, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2013. \n 34 Halaman, Penjelasan: 5 Halaman, Lampiran: 11 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Halmahera Timur. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tempat usaha/kegiatan, serta mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk mengatur izin gangguan dan retribusinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Definisi Izin Gangguan (HO) sebagai izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.
Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
Kewajiban setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan untuk memiliki Izin Gangguan.
Prosedur perizinan, termasuk persyaratan permohonan izin dan perubahan izin.
Penggolongan Retribusi Izin Gangguan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan indeks lokasi, gangguan, dan luas tempat usaha.
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan klasifikasi, kawasan, luas, dan tingkat gangguan.
Masa berlaku izin gangguan selama 3 tahun dan wajib diperpanjang.
Wilayah pemungutan retribusi di tempat pelayanan pemberian izin diberikan.
Masa retribusi dan saat retribusi terutang.
Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi.
Angsuran dan penundaan pembayaran retribusi.
Keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
Kedaluwarsa hak penagihan retribusi.
Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
Insentif pemungutan bagi instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
Pembukuan dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Penutupan tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan atau melanggar izin.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Gangguan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian izin selanjutnya berpedoman kepada peraturan daerah ini.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF EAST HALMAHERA REGENCY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
DISTURBANCE PERMIT FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST HALMAHERA,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, in order to improve services, control and supervision and as an effort to realize order and legal certainty regarding the existence of business premises/activities for individuals or entities within the East Halmahera Regency, it is necessary to have regulations regarding nuisance permits, including regulations regarding fees;
that according to the provisions of Article 149 paragraph (3) and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, details of the types of objects of each fee are regulated and stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b88c5c60-8806-421d-9d4e-b5afe85bdfd9","actionData","errors"]