Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pemuatan, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran barang dengan kereta api. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait angkutan barang dengan kereta api, meliputi:

1. Jenis Angkutan Barang:
   • Angkutan barang umum (barang aneka, kiriman pos, jenazah).
   • Angkutan barang khusus (barang curah, barang cair, muatan di atas palet, kaca lembaran, barang yang memerlukan pendingin, tumbuhan dan hewan hidup, kendaraan, alat berat, barang berat, peti kemas).
   • Angkutan B3.
   • Angkutan Limbah B3.
2. Perjanjian Angkutan Barang dan Surat Angkutan Barang:
   • Persyaratan dan isi perjanjian.
   • Persyaratan dan isi surat angkutan.
3. Pemuatan dan Penyusunan Barang:
   • Persyaratan pemuatan dan penyusunan barang (berat, beban gandar, ruang bebas).
   • Pihak yang melakukan pemuatan dan penyusunan.
   • Tata cara pemuatan berbagai jenis barang (umum, khusus, B3, Limbah B3).
4. Pengangkutan Barang:
   • Alat pengangkutan (gerbong datar, terbuka, tertutup, tangki).
   • Kecepatan pengangkutan.
   • Berat muatan.
   • Tanda kepemilikan gerbong.
   • Pembatalan pengangkutan.
   • Jenis pengangkutan (berjadwal, tidak berjadwal).
5. Pembongkaran Barang:
   • Persyaratan pembongkaran.
   • Pihak yang melakukan pembongkaran.
   • Tata cara pembongkaran berbagai jenis barang.
6. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa:
   • Hak atas pelayanan, ganti kerugian, informasi.
   • Kewajiban melaksanakan ketentuan peraturan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian terhadap penyelenggara sarana perkeretaapian, badan usaha jasa angkutan, dan pengguna jasa.

(-)

1. Penyelenggara sarana perkeretaapian umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 23 ayat (1), Pasal 43, Pasal 46, Pasal 49 dapat diberikan sanksi administrasi berupa:

• peringatan tertulis;
• pembekuan izin; dan
• pencabutan izin.