[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b886fead-59be-48ba-a57a-d995808e5ff2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-11-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD No. 8/ 2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:	\n \n a.\t\tbahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan dan pendidikan anak sejak dini, sehingga diperlukan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;\r\nb.\t\tbahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini, perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari;\r\nc.\t\tbahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu disusun Peraturan Daerah; \r\nd.\t\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; \r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2002; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 27 tahun 1990; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; \n Dalam Peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan sebagai berikut: Ketentuan Umum; Azas, Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan PAUD; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kurikulum dan Strategi Pembelajaran; Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD; Pembiayaan; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memenuhi hak semua anak dalam memperoleh pendidikan sejak usia dini, membantu meletakkan dasar kepribadian anak, mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang merata, bermutu, dan terjangkau, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur.

Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal (TK dan RA), nonformal (KB, TPA, dan SPS), dan informal (pendidikan keluarga dan lingkungan). TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan TK/RA swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, orang, atau badan. KB, TPA, dan SPS diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar, Tim Penggerak PKK, orang, atau badan.

Peraturan ini mengatur standar PAUD yang meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Pendidik PAUD terdiri dari guru dan guru pendamping (formal) atau guru, guru pendamping, dan/atau pengasuh (nonformal). Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan yang layak, jaminan kesehatan, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan perlindungan hukum.

Kurikulum PAUD berpedoman pada kurikulum nasional dan dapat berisi muatan lokal. Strategi pembelajaran dilakukan dalam konteks bermain yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memperhatikan perbedaan bakat serta kebutuhan anak. Kegiatan PAUD dapat diintegrasikan dengan Posyandu dan Bina Keluarga Bawah Lima Tahun. Pengelola PAUD wajib memperhatikan gizi, kebersihan, dan keamanan makanan anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Pendirian lembaga PAUD formal dan nonformal harus memenuhi persyaratan administratif (berbadan hukum dan memiliki izin operasional) dan teknis (tempat yang layak, sarana dan prasarana memadai). Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah. Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar pencapaian perkembangan anak, dan pengelola PAUD wajib membuat laporan bulanan.

","transitional_provisions","1. Izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.\n2. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dapat diberikan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis (3 kali berturut-turut), pembekuan sementara kegiatan operasional, penutupan semua kegiatan, dan pencabutan Izin Operasional PAUD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BANJARNEGARA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 8 OF 2018
ON
EARLY CHILDHOOD EDUCATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJARNEGARA,

Considering :

that improving the quality of intelligent human resources is highly determined by the quality of child development and education from an early age, so education is needed that is carried out simultaneously, systematically, comprehensively, integrated and continuously;
that in order to fulfill the rights of all children to obtain education from an early age, it is necessary to organize integrated Early Childhood Education activities as a very basic education, determining the growth and development of children in the future;
that to provide legal certainty in the implementation of Early Childhood Education, it is necessary to prepare a Regional Regulation;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b886fead-59be-48ba-a57a-d995808e5ff2","actionData","errors"]