[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b884f6ae-65df-4ce1-bcb4-bd7ca89afe2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 08 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN SAMPAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 08 Tahun 2018","number","08","year","2018","published_date","2018-10-29","effective_date","2018-10-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","PENGELOLAAN SAMPAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perda - pengelolaan sampah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:	\n \n eningkatan volume sampah menjadi tantangan untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sehat dan bersih dari sampah\r\npengelolaan sampah memerlukan sistem pengelolaan terpadu yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 81 Tahun 2012; PEPRES Nomor 87 Tahun 2014; PERMEN Nomor 33 Tahun 2010; PERMEN Nomor 80 Tahun 2015; PERDA Nomor 2 Tahun 2012; PERDA Nomor 4 Tahun 2012; PERDA Nomor 6 Tahun 2016; PERDA Nomor 7 Tahun 2017 \n Pengelolaan Sampah, Pembentukan Kabupaten, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perda, Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Sampah, Pembentukan Produk Hukum, Rencana Tata Ruang Wilayah, Retribusi Jasa Umum, Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah, Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018. \n 18 halaman, penjelasan 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Latar belakangnya adalah permasalahan sampah yang berkaitan dengan kesehatan, estetika, kebersihan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Tujuannya adalah mewujudkan daerah yang bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertugas menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta menyediakan sarana dan prasarana. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten, melakukan pembinaan dan pengawasan, memberikan bantuan teknis, dan menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang benar, mendapatkan pembinaan, memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, dan melakukan pengawasan. Masyarakat wajib melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan sampah, serta menyediakan dan memelihara sarana persampahan.

Pelaku usaha wajib menyediakan tempat sampah sementara sesuai dengan pemilahan, menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.

Peraturan ini juga mengatur perencanaan pengelolaan sampah, pelaksanaan pengelolaan sampah (termasuk penyediaan TPS/TPST dan TPA), pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang), penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah), pembiayaan pengelolaan sampah (dari APBD, iuran SOKLI, biaya jasa pengelolaan sampah, dan penerimaan lain-lain), kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif pengelolaan sampah, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, pembinaan dan pengawasan, kerjasama dan investasi pengelolaan sampah, serta larangan-larangan terkait pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum.\n3. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penghentian pelayanan pengangkutan sampah.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 8 OF 2018
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that waste management faced by Tulang Bawang Barat Regency is related to the health of the population, aesthetics, cleanliness, comfort, and environmental sustainability;
that the increase in waste volume is a challenge to realize a healthy and clean environment in Tulang Bawang Barat Regency from waste so that its residents feel comfortable and free from waste pollution;
that waste management requires an integrated management system involving the community, business actors, and the regional government;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Waste Management;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b884f6ae-65df-4ce1-bcb4-bd7ca89afe2f","actionData","errors"]